Britajambi.id – Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) menyampaikan jawaban resmi atas berbagai pandangan umum fraksi DPRD terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam sidang paripurna yang digelar pada, Rabu (1/4/2026).
Melalui Wakil Bupati, Muslimin Tanja, pihak eksekutif mengapresiasi seluruh masukan yang disampaikan fraksi-fraksi DPRD, baik berupa dukungan maupun kritik konstruktif. Pemerintah daerah menegaskan bahwa setiap catatan strategis tersebut akan menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.
“Seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Wakil Bupati.
Dalam pemaparannya, pemerintah daerah menjelaskan bahwa sejumlah program unggulan dalam visi misi “Merata” telah direalisasikan secara bertahap sepanjang tahun 2025. Salah satunya adalah pemberian insentif kepada Ketua RT sebesar Rp1 juta per bulan yang kini telah berjalan. Selain itu, bantuan kapal nelayan berkapasitas 10 GT juga telah direalisasikan, lengkap dengan dukungan teknologi perikanan guna meningkatkan produktivitas nelayan.
Di sektor infrastruktur, capaian pembangunan tanggul pengendali banjir menunjukkan hasil yang melampaui target. Dari rencana awal sepanjang 200 kilometer, realisasi pembangunan mencapai 357,21 kilometer, menjadi salah satu indikator kinerja yang dinilai signifikan.
Sementara itu, pada sektor kesehatan, Pemkab Tanjab Timur mengklaim telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100 persen. Artinya, seluruh masyarakat yang memiliki KTP Tanjab Timur kini dapat mengakses layanan kesehatan secara gratis di fasilitas yang bekerja sama dengan BPJS.
Menanggapi sorotan terkait Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp80,9 miliar pada tahun 2025, pemerintah menjelaskan bahwa dana tersebut akan dialokasikan untuk menyeimbangkan APBD tahun 2026. Di sisi lain, tingginya porsi belanja pegawai yang masih mendominasi juga diakui sebagai tantangan yang tengah diupayakan solusinya.
Dalam merespons pandangan Fraksi NasDem, pemerintah turut memaparkan capaian penurunan angka kemiskinan ekstrem yang berhasil ditekan hingga 9,96 persen. Upaya pengembangan Pelabuhan Muara Sabak juga terus didorong melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan sejumlah investor, termasuk PT Pelindo dan PT Pulau Laut Line.
Isu pelayanan perbankan yang sempat menjadi perhatian publik, khususnya terkait Bank Jambi, tidak luput dari tanggapan pemerintah. Pemkab memastikan telah berkoordinasi dengan pihak terkait guna menjamin pengembalian kerugian nasabah akibat gangguan sistem, sekaligus mendorong peningkatan kualitas layanan ke depan.
Lebih lanjut, dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja daerah, pemerintah daerah telah melakukan penyesuaian terhadap APBD 2025. Langkah ini mencakup penghematan anggaran di berbagai sektor serta optimalisasi penggunaan dana agar lebih efektif dan tepat sasaran.
Menutup penyampaiannya, pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan. Seluruh organisasi perangkat daerah juga diminta untuk bersikap transparan dan siap memberikan data serta penjelasan dalam pembahasan lanjutan bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD. (Red)
