Britajambi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali melaksanakan Rapat Paripurna Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Rabu (22/7/2026) dipimpin Ketua DPRD Hj. Zilawati, S.H., didampingi Wakil Ketua I Hasniba, A.Md dan Wakil Ketua II, Hj. Siti Aminah, S.E. Turut hadir Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur H. Muslimin Tanja, S.T.HI., M.Si., anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para asisten Setda, staf ahli, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta jajaran pemerintah daerah lainnya.
Dalam rapat tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan pandangan, catatan, serta masukan strategis terhadap arah kebijakan fiskal dan pembangunan daerah yang akan menjadi dasar penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PAN Soroti Penurunan Pendapatan Transfer dan Besarnya SiLPA
Pandangan umum Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang dibacakan juru bicara Ruziansyah, mengapresiasi adanya proyeksi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 3,6 persen dibandingkan APBD Murni Tahun Anggaran 2026 atau sekitar Rp3,857 miliar.
Namun demikian, Fraksi PAN memberikan perhatian serius terhadap rencana penurunan pendapatan transfer sebesar 1,89 persen atau sekitar Rp14,59 miliar. Fraksi meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan secara rinci mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut serta dampaknya terhadap kemampuan fiskal daerah.
Selain itu, Fraksi PAN juga mencermati rencana penurunan belanja daerah sekitar 1,28 persen serta masih bergantungnya pembiayaan daerah pada proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp40 miliar.
Fraksi mempertanyakan masih tingginya proyeksi SiLPA di tengah penurunan pendapatan daerah. Di samping itu, PAN meminta penjelasan terkait rencana penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp1 miliar pada Tahun Anggaran 2027, termasuk manfaat ekonomi dan target yang ingin dicapai agar kebijakan tersebut tidak menjadi beban fiskal di masa mendatang.
Fraksi Golkar Dorong Penguatan Kemandirian Fiskal Daerah
Pandangan Fraksi Partai Golkar yang dibacakan juru bicara, Hj. Dewi Julianti, S.E, memberikan apresiasi atas penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 yang dinilai telah mengacu pada arah kebijakan pembangunan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Ia menegaskan pentingnya memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan menggali berbagai potensi penerimaan baru yang sah dan berkelanjutan.
Selain itu, Golkar mendorong percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur, khususnya peningkatan kualitas jalan, jembatan, jaringan irigasi, penyediaan air bersih, serta sarana pendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan pesisir.
Dewi Julianti berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi bahan penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran sehingga mampu mewujudkan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang semakin maju, mandiri, berdaya saing, dan sejahtera.
Fraksi Demokrasi Keadilan Tekankan Efisiensi Belanja dan Program Prioritas
Sementara itu, Fraksi Demokrasi Keadilan melalui juru bicara Muhammad Guntur, S.Pi, menegaskan bahwa target pendapatan daerah harus disusun secara realistis, terukur, dan sesuai dengan potensi riil daerah.
Muhammad Guntur juga meminta agar alokasi belanja daerah difokuskan pada program-program prioritas yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, percepatan penurunan angka stunting, pengendalian inflasi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta pemberdayaan UMKM.
Selain itu, Fraksi Demokrasi Keadilan mendorong efisiensi terhadap belanja yang bersifat seremonial, perjalanan dinas yang tidak mendesak, rapat-rapat, maupun pengadaan yang belum menjadi prioritas. Namun efisiensi tersebut diharapkan tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Fraksi Gerindra Dukung Program Prioritas Daerah
Fraksi Gerindra melalui juru bicara Syamsir, S.H, mengapresiasi penyusunan dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 sebagai dasar pembahasan APBD.
Gerindra menekankan pentingnya penyusunan target pendapatan daerah yang realistis disertai pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.
Ia juga menyatakan dukungan terhadap berbagai program prioritas pemerintah daerah, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat hingga berbagai program strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui sinergi antara DPRD dan Pemerintah Daerah, Fraksi Gerindra berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 menghasilkan kebijakan anggaran yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Fraksi NasDem Harapkan APBD Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat
Dalam pandangan umum yang dibacakan juru bicara, Nuardy, Fraksi NasDem mengawali penyampaiannya dengan apresiasi kepada pimpinan rapat, pemerintah daerah, Forkopimda, Sekretaris Daerah, kepala OPD, serta seluruh peserta sidang.
Fraksi NasDem berharap pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang tepat sasaran, berpihak kepada kepentingan masyarakat, serta mampu mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pandangan umum seluruh fraksi tersebut menjadi bagian penting dalam tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 sebelum memasuki pembahasan lebih lanjut antara DPRD bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna menyempurnakan dokumen KUA-PPAS menjadi landasan penyusunan anggaran yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat. (Red)
