Britajambi.id – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027, Selasa (11/8/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H. Turut hadir Wakil Bupati, Muslimin Tanja, unsur pimpinan dan anggota DPRD, Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, kepala OPD, serta insan pers.
Penyampaian pendapat akhir fraksi menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027. Setelah melalui pembahasan, seluruh fraksi menyatakan menerima dan menyetujui laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD terkait KUA-PPAS 2027.
Meski demikian, persetujuan tersebut tidak diberikan tanpa catatan. Sejumlah fraksi menyampaikan kritik, masukan, serta rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur agar kebijakan anggaran 2027 benar-benar memberikan dampak terhadap masyarakat.
PAN Soroti Akurasi Data dan Kesiapan RKA
Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) mengapresiasi kerja Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses pembahasan KUA-PPAS.
Namun, PAN menekankan pentingnya akurasi data perencanaan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang akan diterapkan pada 2027.
PAN juga meminta agar dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dapat diserahkan kepada DPRD paling lambat satu minggu sebelum pembahasan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan ruang yang cukup bagi legislatif dalam melakukan telaah terhadap setiap program dan kegiatan yang diusulkan pemerintah daerah.
Golkar Dorong PAD Naik Tanpa Membebani Rakyat
Fraksi Golongan Karya (Golkar) menyoroti perlunya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
Namun, peningkatan PAD tersebut ditekankan agar tidak dilakukan dengan cara yang justru menambah beban masyarakat.
Di sisi belanja, Golkar meminta pemerintah daerah memberikan prioritas pada pembangunan infrastruktur dasar, khususnya jalan, jembatan, irigasi dan penyediaan air bersih.
Selain infrastruktur, sektor pertanian, pendidikan, kesehatan serta percepatan penurunan angka stunting juga menjadi perhatian yang dinilai harus mendapatkan dukungan anggaran secara proporsional.
Gerindra Soroti PBB Desa hingga Dukungan Bahan Baku MBG
Fraksi Gerindra memberikan perhatian terhadap pembenahan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di tingkat desa.
Pembenahan data dan administrasi PBB dinilai penting untuk meminimalisir potensi sengketa pertanahan yang dapat muncul akibat persoalan data kepemilikan maupun objek pajak.
Gerindra juga mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan potensi pajak air tanah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.
Di sektor ketahanan pangan, Gerindra meminta Pemkab Tanjab Timur menjamin ketersediaan bahan baku dari petani lokal guna mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dengan demikian, program tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi sekaligus memberikan ruang bagi produk pertanian lokal untuk masuk dalam rantai pasok program pemerintah.
NasDem Beri Sorotan Paling Tajam soal Struktur Fiskal
Sementara itu, Fraksi NasDem memberikan sorotan cukup tajam terhadap kondisi fiskal daerah dalam rancangan KUA-PPAS 2027.
NasDem mencermati target pendapatan daerah sebesar Rp867,82 miliar, sementara pagu belanja mencapai Rp906,82 miliar. Dengan komposisi tersebut, terdapat selisih sekitar Rp39 miliar antara pendapatan dan belanja yang menunjukkan adanya kebutuhan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran.
Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius agar struktur APBD Tanjab Timur tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.
NasDem mendorong adanya reformasi struktural pada sektor pendapatan daerah, termasuk optimalisasi berbagai potensi PAD yang masih dapat dikembangkan.
Selain persoalan pendapatan, NasDem juga mengingatkan agar alokasi pelayanan dasar sebesar Rp527,72 miliar tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran secara rutin.
Anggaran tersebut harus diterjemahkan menjadi program yang benar-benar menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
KUA-PPAS 2027 Jadi Fondasi Penyusunan APBD
Dengan disetujuinya laporan Banggar dalam rapat paripurna tersebut, KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 selanjutnya menjadi pedoman penting dalam proses penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Tanjab Timur Tahun Anggaran 2027.
Meski seluruh fraksi menyatakan persetujuan, berbagai catatan yang disampaikan menunjukkan bahwa DPRD tidak hanya melihat APBD dari sisi angka, tetapi juga menekankan kualitas perencanaan, efektivitas belanja, peningkatan PAD dan dampak program terhadap masyarakat.
DPRD Tanjab Timur menegaskan bahwa kebijakan anggaran 2027 harus mampu diterjemahkan ke dalam program yang terukur, tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap pembangunan daerah.
Terlebih, di tengah keterbatasan fiskal dan kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, setiap rupiah dalam APBD dituntut memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dengan demikian, pembahasan KUA-PPAS bukan sekadar tahapan administratif menuju APBD, melainkan menjadi momentum untuk memastikan arah pembangunan Tanjab Timur pada 2027 benar-benar berpijak pada kebutuhan masyarakat, peningkatan pelayanan publik, penguatan ekonomi daerah dan percepatan kesejahteraan. (Red)
