Oleh: Dedi Saputra
Delapan puluh satu tahun sudah usia Republik ini. Di berbagai sudut kampung hingga gang-gang sempit perkotaan, tiang-tiang bambu kembali ditegakkan, bendera merah putih berkibar lusuh diterpa debu jalanan, dan suara sorak-sorai lomba 17-an kembali memecah keheningan sore. Namun, di balik riuh rendah gempita Agustusan yang dipaksakan meriah ini, ada retakan menganga yang semakin hari semakin berbau amis. Retakan antara ilusi kemerdekaan rakyat jelata dan pesta pora para penguasa yang telah kehilangan nurani.
Hari ini, kita menyaksikan sebuah kontras sosiologis yang biadab dan telanjang di hadapan mata kepala kita sendiri. Negeri ini tidak lagi merdeka dengan cara yang elegan, melainkan terbelah menjadi dua kasta yang tak pernah bisa dipertemukan. Di satu sisi, ada rakyat yang hidup dengan taring tambang, mengoyak-ngoyak tanah kelahiran mereka sendiri demi sesuap nasi yang kian sulit dicari. Di sisi lain, ada para pejabat yang asyik menarik anggaran negara untuk mempertebal rekening pribadi dan melanggengkan dinasti kekuasaan mereka.
Di akar rumput, hidup telah berubah menjadi arena bertahan hidup yang sangat brutal. Hutan ditebang tanpa ampun, tanah digerus, dan sungai-sungai diracun merkuri atas nama investasi serta pembangunan nasional. Rakyat, dengan taring yang semakin tumpul karena keputusasaan, dipaksa bertarung melawan debu ekskavator, debu batubara, serta ancaman penggusuran. Mereka menggali tanah yang dulunya adalah surga hijau, yang kini berubah menjadi kuburan ekologis tempat mereka mengais sisa-sisa remah pencahayaan listrik yang sebagian besar justru dinikmati oleh kota-kota besar dan pabrik-pabrik mewah. Mereka adalah korban dari kerakusan struktural yang dibungkus dengan jargon pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, di menara gading kekuasaan, skenarionya jauh dari penderitaan keringat dan debu. Para pejabat dan elite politik tidak perlu bersusah payah bertarung dengan alam. Cukup dengan goresan pena digital, rapat tertutup di hotel-hotel bintang lima, dan proposal berkedok studi banding atau program strategis, miliaran hingga triliunan rupiah anggaran negara ditarik begitu saja ke kantong-kantong sindikat mereka. Mereka adalah perampok-perampok berdasi yang merayakan kemerdekaan di atas penderitaan rakyatnya sendiri, menikmati fasilitas mewah yang dibeli dari keringat orang-orang miskin yang mereka marjinalkan.
Ironi kultural yang paling menyayat hati dapat kita saksikan setiap bulan Agustus tiba. Rakyat disuruh sibuk berlomba makan kerupuk yang digantung seadanya di seutas tali rapuh, sementara para pejabat sibuk berpesta pora makan anggaran negara tanpa sisa. Lomba-lomba Agustusan di perkampungan padat penduduk dan desa-desa terpencil telah berubah menjadi sebuah candu kultural yang menyedihkan. Rakyat tertawa terbahak-bahak melihat sesamanya berebut kerupuk yang bergoyang ditiup angin, sebuah tawa pelarian yang dipaksakan dari himpitan harga beras yang melambung tinggi, biaya kesehatan yang kian mencekik, dan masa depan anak-anak yang semakin suram. Negara seolah berpesan secara tersirat kepada rakyatnya, nikmati saja hiburan murahan ini, dan lupakan sejenak bahwa dapurmu hampir padam dan perutmu lapar.
Di sisi sebaliknya, di balik tembok-tembok tebal gedung parlemen dan kementerian, pesta yang sebenarnya sedang berlangsung dengan megah. Anggaran negara bukanlah lagi instrumen untuk mencapai keadilan sosial, melainkan kue ulang tahun yang dibagi-bagikan di antara klan politik, pengusaha hitam, dan birokrat yang korup. Suap, mark-up proyek, hingga dana bantuan sosial yang disunat adalah bentuk nyata dari pesta makan anggaran secara brutal. Rakyat digantung nasibnya seperti kerupuk yang terkatung-katung di udara, sementara para pejabat dengan rakus menelan isi perut bumi negeri ini tanpa rasa bersalah.
Delapan puluh satu tahun sudah Proklamasi dikumandangkan oleh para pendiri bangsa. Tapi pertanyaannya hari ini bukan lagi tentang apakah kita sudah merdeka, melainkan kemerdekaan ini sebenarnya milik siapa? Jika kemerdekaan berarti kebebasan dari rasa takut, maka hari ini rakyat di lingkar tambang hidup dalam teror intimidasi aparat dan preman korporasi. Jika kemerdekaan berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka ketimpangan ekonomi yang menganga lebar di usia ke-81 ini adalah sebuah pengkhianatan paling telak terhadap cita-cita luhur para pendiri republik.
Perayaan HUT RI seharusnya bukan lagi tentang seberapa meriah konvoi kendaraan, seberapa banyak piala yang dibagikan, atau seberapa megah lampu hias yang dipasang di jalan-jalan protokol. Momen ini seharusnya menjadi ajang mawas diri nasional yang paling radikal, sebuah pengakuan jujur bahwa republik ini sedang dirampok oleh anak kandungnya sendiri. Selama rakyat masih disibukkan dengan perjuangan hidup harian yang melelahkan sementara para pejabat sibuk menjarah kekayaan ibu pertiwi, maka kemerdekaan hari ini hanyalah sebuah lelucon yang pahit sebuah teater kolosal di mana rakyat gigit jari memandangi kerupuk, dan para pejabat kenyang menelan masa depan bangsa.
