Britajambi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025.
Rapat yang berlangsung di gedung paripurna DPRD Tanjab Timur pada Rabu (1/4/2026) tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I, Hasniba, A.Md, didampingi Wakil Ketua II, Hj. Siti Aminah, SE, dengan dihadiri para anggota dewan serta perwakilan pemerintah daerah.
Dalam forum tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan yang pada umumnya memberikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025. Namun demikian, apresiasi tersebut juga diiringi dengan sejumlah catatan strategis sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan.
Fraksi PAN, mengapresiasi langkah awal pemerintah daerah dalam mengimplementasikan visi misi “Merata” sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029. Kendati demikian, fraksi ini menyoroti masih adanya infrastruktur jalan antar desa yang rusak, belum meratanya akses listrik, serta perlunya optimalisasi layanan air bersih dan pengelolaan sampah.
Selain itu, Fraksi PAN juga menekankan pentingnya pembinaan generasi muda, sinkronisasi program pendidikan, serta keberlanjutan layanan kesehatan melalui Universal Health Coverage (UHC). Mereka turut menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai Rp80,9 miliar dan dinilai perlu perencanaan yang lebih matang.
Fraksi Golkar mengapresiasi pemerintah daerah yang telah menyampaikan LKPJ 2025 sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan. Namun setelah mencermati dokumen tersebut, Golkar menilai masih terdapat sejumlah hal krusial yang perlu diperbaiki demi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
Salah satu sorotan utama adalah mekanisme pembahasan LKPJ. Golkar menegaskan pentingnya seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi terkait untuk menyampaikan dokumen secara lengkap sebelum pembahasan dimulai. Langkah ini dinilai penting agar proses pembahasan berjalan lebih efektif dan menghasilkan keputusan yang berkualitas.
Fraksi Golkar juga menyoroti besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp80,9 miliar. Angka tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama dalam kaitannya dengan efektivitas perencanaan dan realisasi program pembangunan daerah.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyampaikan apresiasi atas penyampaian nota pengantar LKPJ oleh pemerintah daerah. Fraksi ini juga mendorong seluruh organisasi perangkat daerah untuk menyiapkan data dan dokumen secara lengkap dalam rangka pembahasan lanjutan.
Gerindra turut menyoroti tingginya realisasi belanja operasional dan belanja modal yang dinilai perlu dijelaskan secara rinci, termasuk dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Selain itu, mereka meminta penjelasan terkait SILPA yang masih tinggi dan cenderung berulang setiap tahun.
Berbagai isu strategis lainnya juga menjadi perhatian, seperti realisasi program “Merata”, dinamika yang terjadi di Bank Jambi, serta dukungan pemerintah daerah terhadap program nasional, termasuk agenda prioritas Presiden.
Fraksi NasDem dalam pandangannya menyoroti adanya kesamaan angka antara pendapatan transfer dan realisasi belanja daerah yang dinilai memerlukan klarifikasi lebih lanjut. Mereka juga mempertanyakan capaian penurunan angka kemiskinan, progres pengembangan Pelabuhan Muara Sabak, serta implementasi efisiensi belanja daerah sesuai instruksi pemerintah pusat.
Di sisi lain, Fraksi Demokrasi Keadilan menilai pemerintah daerah telah berupaya maksimal dalam penyerapan anggaran. Namun, fraksi ini menegaskan pentingnya pemerataan hasil pembangunan agar dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Fraksi Demokrasi Keadilan juga mendorong peningkatan kualitas perencanaan pembangunan, optimalisasi serta pendapatan daerah. (Red)
