Britajambi.id – Dalam upaya memperkuat sinergi antar aparat penegak hukum dan menjaga stabilitas keamanan di wilayah, Kapolres Tanjung Jabung Timur, AKBP Ade Candra, S.P., S.I.K., melaksanakan silaturahmi bersama jajaran TNI dan Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari komitmen Polres Tanjung Jabung Timur untuk terus membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi yang solid dengan seluruh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), khususnya TNI dan Kejaksaan sebagai mitra strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum.
Dalam suasana penuh keakraban, pertemuan dimanfaatkan untuk mempererat hubungan kelembagaan sekaligus menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai tantangan yang berkembang di tengah masyarakat. Sinergi yang kuat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang tetap kondusif, sekaligus memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.
Kapolres Tanjung Jabung Timur AKBP Ade Candra menegaskan bahwa sinergitas antara Polri, TNI, dan Kejaksaan merupakan fondasi penting dalam menjalankan tugas negara. Melalui komunikasi yang baik dan koordinasi yang berkesinambungan, setiap potensi gangguan keamanan maupun persoalan hukum dapat ditangani secara cepat, tepat, dan profesional sesuai kewenangan masing-masing institusi.
Selain memperkuat hubungan antarlembaga, silaturahmi ini juga menjadi momentum untuk meningkatkan soliditas dalam mendukung berbagai program pemerintah, menjaga stabilitas daerah, serta memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.
Kolaborasi yang harmonis antara Polri, TNI, dan Kejaksaan diharapkan mampu menciptakan rasa aman, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum, serta memperkokoh persatuan dalam menjaga Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap aman, damai, dan kondusif.
Melalui semangat kebersamaan dan sinergi yang terus terjalin, Polres Tanjung Jabung Timur menegaskan komitmennya untuk terus bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Red)
