Britajambi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyelenggarakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian tanggapan Bupati atas pandangan umum fraksi fraksi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2024 di Gedung utama DPRD, Selasa (15/04/2025).
Rapat Paripurna dibuka lansung oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati didampingi oleh Wakil Pimpinan DPRD beserta Anggota, Asisten Setda, para Staf Ahli, Forkompinda, Kepala OPD, Para Kabag, dan pejabat Administrator serta para Wartawan.
Penyampaian tanggapan pandangan fraksi ini disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Tanjab Timur, Muslimin Tanja.
Dikatakannya, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada fraksi-fraksi DPRD Tanjabtim yang telah menyampaikan pandangannya atas nota pengantar LKPJ kepala daerah tahun anggaran 2024.
“Terima kasih atas apresiasi dengan penyampaian nota pengantar LKPJ bahwa telah sesuai dengan pasal 27 undang undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2007 tentang LKPJ,” ujar Wabup.
Ia juga menjelaskan, terhadap fraksi Golkar terkait capaian kinerja pada sektor pertanian baru mencapai 60,04 persen. Pihaknya akan berupaya meningkatkan melalui misi yang kedua, memperkokoh struktur ekonomi daerah.
“Optimalisasi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui program prioritas kami seperti 1.000 Km perbaikan tanggul dan jaringan irigasi serta jaminan asuransi usaha tani,” katanya.
Terhadap pandangan fraksi Golkar dan Gerindra agar Pemda Tanjab Timur lebih fokus pada penuntasan penyelesaian visi dan misi serta program prioritas periode 2025-2030 akan menjadi perhatian dan harapan eksekutif dalam agenda pembangunan kedepan juga mengajak seluruh komponen pembangunan untuk dapat berpartisipasi sesuai dengan bidang dan tugas masing-masing.
Terhadap pandangan Fraksi Demokrasi Keadilan berharap agar pemerintah daerah lebih kreatif dan berimprovisasi mencari sumber pendapatan alternatif untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
“Kami sepakat dengan fraksi Partai Amanat Nasional agar pemerintah daerah tepat dalam penempatan sumber daya manusia aparatur dalam jabatan, agar perangkat daerah mampu berinovasi, berkreasi dan mencari solusi menyelesaikan permasalahan daerah,” tutup Wabup Muslimin.
