Britajambi.id – Polemik perobohan jembatan yang menjadi akses utama masyarakat Desa Mendahara Tengah terus memantik kritik dari berbagai kalangan. Keputusan yang memungkinkan hilangnya akses publik demi mendukung aktivitas proyek dinilai telah meninggalkan catatan serius dalam perjalanan kepemimpinan Kepala Desa Mendahara Tengah, Nurhidayah.
Publik menilai bahwa pemerintah desa seharusnya menjadi benteng pertama yang melindungi kepentingan masyarakat ketika sebuah proyek berpotensi menimbulkan dampak sosial yang luas. Namun dalam kasus ini, yang terlihat justru sebaliknya. Kepentingan masyarakat dianggap berada di posisi kedua, sementara kelancaran proyek menjadi prioritas yang lebih menonjol.
Pemerhati lingkungan dan kebijakan publik, Dedi Saputra yang mengikuti perkembangan polemik tersebut, menyebut peristiwa ini sebagai catatan buruk dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Yang menjadi pertanyaan publik bukan sekadar soal proyeknya. Yang dipersoalkan adalah mengapa fasilitas publik yang digunakan masyarakat luas harus dikorbankan terlebih dahulu. Ketika masyarakat harus menanggung dampak berbulan-bulan, maka wajar jika muncul kritik terhadap pemerintah desa dan lembaga yang seharusnya mewakili suara warga,” ujarnya.
Menurutnya, peran pemerintah desa dan BPD semestinya tidak hanya sebatas menyetujui atau mengetahui jalannya proyek, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak masyarakat tetap terlindungi selama proses pembangunan berlangsung.
“Pemerintah desa dan BPD memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan kepentingan masyarakat menjadi prioritas. Ketika yang terlihat justru masyarakat yang harus beradaptasi dengan hilangnya akses publik, maka publik berhak mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan dan representasi itu dijalankan,” katanya.
Di lapangan, warga masih merasakan dampak langsung dari hilangnya akses jembatan yang selama ini menjadi sarana utama mobilitas masyarakat. Aktivitas ekonomi, pendidikan, dan berbagai kebutuhan sehari-hari disebut ikut terdampak akibat kondisi tersebut.
Polemik ini semakin memperkuat persepsi di tengah masyarakat bahwa suara warga belum menjadi pertimbangan utama dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan banyak pihak mempertanyakan mengapa keberatan dan kegelisahan warga tidak mampu menghentikan keputusan yang berdampak langsung terhadap kepentingan publik tersebut.
“Kasus ini akan menjadi catatan penting dalam sejarah pemerintahan desa. Bukan karena proyeknya, tetapi karena muncul kesan bahwa masyarakat harus menanggung beban paling besar dari keputusan yang diambil,” tambah pemerhati lingkungan, Dedi Saputra.
Hingga berita ini ditulis, berbagai pertanyaan publik mengenai dasar pertimbangan pembongkaran jembatan, mekanisme pengambilan keputusan, serta langkah-langkah perlindungan terhadap masyarakat terdampak masih menjadi perhatian warga.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Desa Mendahara Tengah untuk memberikan penjelasan kepada publik mengenai persoalan ini.
