Oleh : Dedi Saputra, S.Sos., M.I.Kom (Dosen Universitas Nurdin Hamzah Jambi)
OPINI – Dizaman digital yang terus maju dan berkembang, media sosial telah merubah gaya dan pola berkomunikasi dan berinteraksi kita dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam urusan politik. Media sosial seperti flatform Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok digunakan oleh politisi, aktivis, dan masyarakat untuk berkomunikasi dalam menyuarakan pendapatnya, gagasan dan bahkan untuk mendapatkan dukungan dengan cepat dan luas dari kalangan masyarakat. Media sosial tidak hanya digunakan untuk membagikan aktivitas pribadi seseorang saja, Kini, media sosial memiliki peran yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk membangun popularitas maupun sebagai penyalur informasi kepada khalayak.
Sekarang, Media Sosial berperan sangat penting dalam Komunikasi Politik untuk menjangkau masyarakat dengan berbagai perspektif. Dengan memanfaatkan platform media sosial, politisi, pendukung, relawan, dan aktivis dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat atau netizen. Mereka bisa langsung menyampaikan pesan, visi, dan program kerja kepada para pengikut mereka. Contohnya, seorang politikus bisa merespons peristiwa terbaru dengan cepat ketika menggunakan tiktoks atau platform media sosial lainnya. Ini memungkinkan para pemimpin politik untuk berinteraksi secara lebih dekat dan aktif dengan para pemilihnya.
Seperti yang telah dikatakan, Media sosial kini menjadi sarana yang krusial dalam menggerakkan massa dan menggalang dukungan politik. Dengan memanfaatkan media sosial, kampanye dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan efisien, mencapai banyak pemirsa dengan biaya yang terjangkau. Kehebatan flatform media sosial terbukti melalui suksesnya kampanye politik Obama, kemenangan Trump sebagai presiden AS, Bongbong Marcos di Filipina, serta kemenangan Prabowo dalam Pilpres 2024. Media sosial berperan penting dalam mempengaruhi dukungan dan mobilisasi pemilih secara massal, sekaligus memberikan kesempatan untuk berinteraksi dan berdiskusi secara terbuka.
Di flatform media sosial, masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembahasan politik dengan bertanya, memberikan masukan kepada politisi dan pembuat kebijakan. Hal ini tentu memberikan kesempatan untuk terlibat dalam percakapan yang lebih interaktif dan partisipatif, yang sangat penting dalam sistem demokrasi di Negara kita. seperti yang ditekankan oleh Jurgen Habermas dalam konsep “Public Sphere” yang menekankan pentingnya ruang publik untuk diskusi dan pertukaran informasi. Habermas berpendapat bahwa, ruang publik adalah tempat di mana orang dapat berdiskusi dengan akal sehat mengenai isu-isu sosial dan politik, yang akan membentuk opini publik.
Meskipun demikian, walaupun media sosial memberikan kemudahan dan kecepatan dalam menyebarkan informasi, media sosial juga memunculkan masalah etika yang serius yang harus ditangani secara bijaksana oleh semua orang.
Sekarang ini, penyebaran informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan cepat di platform media sosial, menciptakan kebingungan dan mempengaruhi pandangan masyarakat. Bot dan akun palsu sering digunakan untuk menyebar informasi palsu, yang dapat merugikan integritas pemilihan umum dan merusak kepercayaan masyarakat pada proses demokrasi.
Selama proses pemilihan, disinformation mengenai seorang kandidat bisa menyebar dengan cepat, mempengaruhi pendapat pemilih, dan merusak reputasi calon tersebut. Penyebaran informasi palsu juga dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial melalui penciptaan rasa takut atau kebencian tanpa dasar. Kompleksitas masalah disinformasi ini bertambah dengan adanya “confirmation bias,” yang menyebabkan orang cenderung memilih informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka daripada informasi yang berbeda di media sosial.
Di zaman media sosial yang berkembang pesat dan luas saat ini, mencari tahu informasi yang benar dan salah semakin menjadi tantangan dan sulit, memerlukan kemahiran literasi digital yang tinggi. Menurut Cass R. Sunstein, dalam “Echo Chamber Effect”, orang cenderung mencari serta mengonsumsi informasi yang sejalan dengan keyakinan mereka, sementara mengesampingkan sudut pandang yang berbeda.
Dampak dari perilaku “Echo Chamber ini adalah meningkatnya polarisasi politik, dimana Individu semakin tertutup dalam sudut pandang mereka, sulit menerima atau bahkan mendengarkan pendapat yang berbeda. Hal itu menghalangi percakapan yang bermakna dan memperburuk perpecahan sosial. Dalam lingkungan yang terpecah ini, untuk mencapai kesepakatan dan kompromi semakin sulit untuk dicapai, yang dapat menghalangi proses demokrasi dan pembuatan kebijakan yang efektif.
Dalam hal ini, polarisasi juga bisa mengakibatkan dehumanisasi terhadap lawan politik, di mana kelompok yang berbeda tidak lagi menganggap satu sama lain sebagai sesama warga negara dengan pendapat yang berbeda, tetapi sebagai lawan. Hal ini bisa mendatangkan konflik dan ketegangan yang lebih besar dalam masyarakat.
Pada akhirnya, dalam menghadapi tantangan etika dalam komunikasi politik di media sosial membutuhkan pendekatan holistik yang rumit. Isu-isu yang perlu ditangani termasuk disinformasi, polarisasi, dan pelanggaran privasi, yang memerlukan regulasi, literasi digital, dan kesadaran masyarakat yang memadai. Meskipun demikian, jika digunakan dengan bijak dan secara etis, media sosial masih dapat memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan partisipasi politik dan demokrasi di zaman digital ini.
Editor : Pikur Pradana
Sumber Berita : Brita Jambi
