Britajambi.id – Penutupan empat dapur SPPG di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) menuai sorotan. Aktivis daerah, Rajali, menyayangkan terhentinya operasional dapur yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Geragai, Muara Sabak Barat, dan Dendang.
Penutupan tersebut berdampak langsung terhadap penerima manfaat, khususnya anak-anak yang selama ini bergantung pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Empat dapur SPPG yang sebelumnya aktif menyediakan layanan makanan bergizi kini tidak lagi beroperasi.
Berdasarkan informasi yang berkembang, penghentian layanan dipicu oleh konflik internal antara pihak SPPG dan pengelola yayasan terkait tata kelola dan manajemen operasional. Namun hingga kini, belum ada keterangan resmi yang disampaikan secara terbuka kepada publik mengenai akar persoalan tersebut.
Rajali menilai, apapun bentuk persoalan internal yang terjadi, seharusnya tidak berujung pada terhentinya pelayanan gizi anak. Ia menegaskan bahwa kelompok penerima manfaat, terutama anak-anak, tidak boleh menjadi korban dari konflik administratif maupun perbedaan kepentingan antar pengelola.
“Kalau ada konflik internal, selesaikan di meja perundingan. Jangan jadikan anak-anak sebagai korban dari persoalan administratif dan kepentingan internal yang tak berujung,” kata Rajali kepada Britajambi.id, Senin (16/2/2026).
Menurutnya, keberadaan dapur SPPG memiliki fungsi strategis dalam mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak. Program MBG bukan sekadar bantuan konsumsi, melainkan bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang anak.
Penutupan secara mendadak, lanjutnya, tidak hanya mengganggu distribusi makanan bergizi, tetapi juga berpotensi memicu keresahan sosial di tingkat desa dan kecamatan. Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya manajemen konflik dan koordinasi antar pihak yang terlibat.
Rajali juga menyoroti minimnya transparansi dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Ia menilai ketidakjelasan justru memperbesar spekulasi dan asumsi liar di tengah publik.
“Informasi yang berkembang menyebutkan adanya ketidaksepahaman antara pihak SPPG dan yayasan. Namun publik berhak mendapatkan penjelasan yang jelas agar tidak muncul asumsi liar,” ujarnya.
Sebagai aktivis daerah, ia mendesak pemerintah daerah segera turun tangan untuk memfasilitasi mediasi antara kedua belah pihak. Keberlangsungan layanan MBG, menurutnya, harus menjadi prioritas utama dibandingkan ego sektoral atau konflik internal organisasi.
“Jika konflik ini terus berlarut, dampaknya bukan hanya pada penerima, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap SPPG dan yayasan yang bergerak di bidang pelayanan MBG,” tambahnya.
Rajali berharap penyelesaian dapat ditempuh melalui dialog terbuka dan mekanisme yang adil. Ia menekankan bahwa profesionalisme, transparansi, dan komitmen kemanusiaan harus menjadi fondasi utama dalam pengelolaan program MBG.
“Penutupan empat dapur SPPG di wilayah Kabupaten Tanjab Timur menjadi pengingat bahwa pengelolaan MBG membutuhkan profesionalisme dan tanggung jawab moral yang kuat. Ketika konflik muncul, yang harus dilindungi pertama kali adalah mereka yang menerima manfaat, terutama anak-anak,” tutupnya.
