Laporan Banggar Ungkap Pergeseran Anggaran OPD dalam Pembahasan APBD Tanjab Timur 2027

Avatar

- Redaksi

Selasa, 17 November 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Britajambi.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur), Provinsi Jambi, menyampaikan laporan hasil pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (17/11/2026).

Laporan hasil pembahasan tersebut dibacakan Juru Bicara (Jubir) Banggar, Nugraha Setiawan, S.I.P., di hadapan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para staf ahli, asisten Setda, jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), instansi vertikal, serta insan pers.

Dalam laporannya, Banggar menjelaskan bahwa penyusunan dan pembahasan Ranperda APBD 2027 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Dokumen tersebut sebelumnya telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dasar untuk mengakomodasi agenda pembangunan daerah yang selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pembahasan APBD juga dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Belanja Daerah Naik Menjadi Rp912,15 Miliar

Dalam laporan tersebut, Banggar memaparkan sejumlah perubahan komposisi anggaran setelah melalui pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah.

Pada rancangan PPAS Tahun Anggaran 2027, Pendapatan Daerah dianggarkan sebesar Rp867.820.461.585.

Sementara itu, Belanja Daerah yang semula direncanakan sebesar Rp906.820.461.585 mengalami kenaikan menjadi Rp912.152.678.825 setelah pembahasan.

Dengan demikian, terdapat penambahan alokasi belanja sebesar Rp5.332.217.240 dibandingkan rancangan awal.

Adapun Pembiayaan Daerah juga mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp40.000.000.000 menjadi Rp54.996.903.240.

Perubahan tersebut menunjukkan adanya penyesuaian struktur anggaran pada sejumlah perangkat daerah, baik berupa penambahan maupun pengurangan pagu sesuai hasil pembahasan Banggar bersama tim anggaran pemerintah daerah.

Anggaran PUPR Naik Signifikan, Pendidikan dan Perikanan Turun

Salah satu perubahan yang cukup mencolok terlihat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Dalam rancangan awal, anggaran Dinas PUPR sebesar Rp30.747.311.757. Setelah pembahasan, pagunya meningkat menjadi Rp59.522.071.057 atau bertambah sekitar Rp28,77 miliar.

Kenaikan juga terjadi pada Dinas Kesehatan, dari Rp140.740.234.922 menjadi Rp155.163.101.922, atau bertambah sekitar Rp14,42 miliar.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman turut mengalami peningkatan anggaran dari Rp26.858.584.327 menjadi Rp36.193.561.327.

Sebaliknya, sejumlah OPD mengalami pengurangan anggaran. Dinas Pendidikan yang semula memperoleh alokasi Rp268.135.732.320 turun menjadi Rp249.628.800.039 atau berkurang sekitar Rp18,51 miliar.

Penurunan juga terjadi pada Dinas Perikanan, dari Rp9.950.653.593 menjadi Rp6.564.990.276 atau berkurang sekitar Rp3,39 miliar.

Sementara itu, Badan Keuangan Daerah mengalami pengurangan cukup besar, dari Rp143.674.145.272,40 menjadi Rp102.342.527.272,40 atau turun sekitar Rp41,33 miliar.

Perubahan pagu tersebut menjadi bagian penting dari hasil pembahasan APBD 2027 yang perlu dicermati, terutama berkaitan dengan arah kebijakan belanja, prioritas pembangunan, dan efektivitas penggunaan anggaran pada masing-masing OPD.

Sejumlah OPD Lain Juga Mengalami Penyesuaian

Selain beberapa perangkat daerah dengan perubahan anggaran cukup besar, sejumlah OPD lainnya juga mengalami penyesuaian.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), misalnya, memperoleh kenaikan anggaran dari Rp5.061.486.418 menjadi Rp6.113.879.966 atau bertambah sekitar Rp1,05 miliar.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) meningkat dari Rp3.523.169.385 menjadi Rp5.023.169.385, bertambah Rp1,5 miliar.

Sekretariat Daerah juga mengalami kenaikan dari Rp25.529.391.828 menjadi Rp32.268.391.828 atau bertambah sekitar Rp6,74 miliar.

Adapun Sekretariat DPRD meningkat dari Rp33.867.258.888 menjadi Rp35.467.258.888, bertambah Rp1,6 miliar.

Kenaikan lainnya terjadi pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, dari Rp7.923.861.279 menjadi Rp9.306.361.279.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi naik dari Rp4.423.240.585 menjadi Rp5.630.989.585. Dinas Perkebunan dan Peternakan juga meningkat dari Rp7.664.793.224 menjadi Rp8.477.124.224.

Sementara itu, anggaran RSUD Nurdin Hamzah mengalami kenaikan tipis dari Rp46.573.054.638 menjadi Rp46.613.054.638.

Beberapa OPD lainnya mengalami perubahan dalam jumlah lebih kecil, termasuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat Daerah, Kesbangpol, BPBD, serta sejumlah kecamatan.

Di sisi lain, anggaran Dinas Koperasi dan UMKM, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, serta Kecamatan Berbak tidak mengalami perubahan dari rancangan awal.

Banggar Sampaikan Empat Rekomendasi kepada OPD

Tidak hanya melaporkan perubahan komposisi anggaran, Banggar DPRD Tanjab Timur juga menyampaikan empat rekomendasi penting kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar pelaksanaan APBD 2027 benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pertama, seluruh OPD diminta memaksimalkan penggunaan anggaran berdasarkan skala prioritas, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mendesak serta mendukung pencapaian target visi dan misi pemerintah daerah.

Kedua, setiap OPD diminta melaksanakan tugas dan fungsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penganggaran setiap kegiatan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

Ketiga, OPD diminta terus meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah dalam mewujudkan visi dan misi MERATA kepala daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Langkah tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pembangunan tidak saling tumpang tindih, berjalan efektif, dan tepat sasaran.

Keempat, OPD yang memiliki target Pendapatan Asli Daerah (PAD) diminta meningkatkan upaya dan kinerja dalam merealisasikan target pendapatan yang telah ditetapkan.

Efektivitas Anggaran Menjadi Perhatian

Laporan hasil pembahasan Banggar tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2027.

Besarnya alokasi belanja daerah yang mencapai lebih dari Rp912 miliar tentu harus diikuti dengan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang transparan, serta pengawasan yang optimal.

Terlebih, perubahan pagu pada sejumlah OPD memperlihatkan adanya pergeseran prioritas anggaran yang perlu diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dengan demikian, tantangan pemerintah daerah ke depan bukan hanya memastikan anggaran terserap, tetapi juga menjamin setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat nyata, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Tanjung Jabung Timur.

Laporan Banggar tersebut selanjutnya disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.

Follow WhatsApp Channel britajambi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Paripurna DPRD Tanjab Timur, Arah Anggaran 2027 Mulai Terbuka
Fraksi DPRD Tanjab Timur Minta APBD 2027 Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat
DPRD Tanjab Timur Gelar Paripurna RAPBD 2027, Ini Rincian Anggarannya
HUT ke-27 Tanjab Timur, DPRD Gelar Paripurna Istimewa: Sinergi dan Pemerataan Pembangunan Jadi Harapan 
DPRD Tanjab Timur Bahas Perubahan APBD 2026, Wabup Tegaskan Masukan Fraksi Jadi Catatan Penting
Paripurna, Banggar DPRD Tanjab Timur Sampaikan Laporan Hasil Pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026
Paripurna DPRD, Lima Fraksi Bersuara, APBD-P Tanjab Timur 2026 Diuji: Pendapatan, Belanja dan Pemerataan Pembangunan
Fraksi-fraksi DPRD Tanjab Timur Sampaikan Pandangan Umum terhadap Perubahan KUA dan PPAS TA 2026

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 19:35

Laporan Banggar Ungkap Pergeseran Anggaran OPD dalam Pembahasan APBD Tanjab Timur 2027

Selasa, 27 Oktober 2026 - 19:18

Paripurna DPRD Tanjab Timur, Arah Anggaran 2027 Mulai Terbuka

Selasa, 27 Oktober 2026 - 17:41

Fraksi DPRD Tanjab Timur Minta APBD 2027 Berpihak pada Kebutuhan Masyarakat

Senin, 26 Oktober 2026 - 17:32

DPRD Tanjab Timur Gelar Paripurna RAPBD 2027, Ini Rincian Anggarannya

Rabu, 21 Oktober 2026 - 19:28

HUT ke-27 Tanjab Timur, DPRD Gelar Paripurna Istimewa: Sinergi dan Pemerataan Pembangunan Jadi Harapan 

Berita Terbaru