Britajambi.id – Komitmen memperjuangkan percepatan pembangunan daerah kembali diperlihatkan Ketua DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Hj. Zilawati, S.H., saat mendampingi Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PAN, H. Bakri, dalam agenda kunjungan kerja sekaligus reses di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jum’at (27/2/2026).
Kunjungan tersebut menjadi momentum strategis bagi daerah untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang selama ini menjadi kebutuhan utama masyarakat.
Dalam agenda tersebut, H. Bakri tidak datang sendiri. Ia turut menghadirkan sejumlah Kepala Balai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi. Kehadiran para pejabat teknis ini bertujuan untuk mempercepat sinkronisasi program pembangunan pusat dengan kebutuhan riil yang ada di daerah.
Di hadapan jajaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, H. Bakri menegaskan bahwa peluang pembiayaan pembangunan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terbuka lebar. Salah satu jalur yang dapat dimanfaatkan adalah melalui berbagai program yang bersumber dari Instruksi Presiden (Inpres).
Program-program tersebut meliputi pembangunan dan peningkatan jalan daerah melalui Inpres Jalan Daerah, perbaikan jaringan irigasi, hingga pembangunan fasilitas umum seperti sekolah dan pasar rakyat.
Menurutnya, pemerintah daerah harus bergerak cepat agar Tanjung Jabung Timur dapat masuk dalam daftar prioritas penerima program pembangunan dari pemerintah pusat.
“Kita harus mengejar anggaran yang bersumber dari APBN. Saat ini banyak program kementerian yang disalurkan melalui skema Inpres, dan Tanjab Timur harus bisa menjadi prioritas penerima program tersebut,” tegasnya.
Namun demikian, H. Bakri juga mengingatkan pentingnya mekanisme pengusulan yang tertib dan matang agar peluang tersebut tidak terlewatkan. Ia meminta pemerintah daerah memastikan seluruh persyaratan teknis telah diselesaikan di tingkat Balai sebelum proposal diajukan ke kementerian di tingkat pusat.
“Jangan sampai usulan yang dikirim masih mentah. Lengkapi dulu seluruh syarat di Balai. Jika sudah matang, barulah kita dorong secara kuat di Jakarta,” ujarnya.
Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses penganggaran berjalan efektif dan tidak terhambat oleh persoalan administratif maupun teknis.
Sebagai daerah pemilihan yang memiliki kedekatan emosional dengannya, H. Bakri menyebut Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki potensi besar untuk berkembang, meskipun saat ini masih menghadapi keterbatasan fiskal daerah.
Ia mengibaratkan kondisi daerah tersebut seperti kapal yang kuat namun kekurangan bahan bakar untuk melaju lebih jauh. Karena itu, komunikasi intensif dengan pemerintah daerah terus dilakukan guna merancang arah pembangunan lima tahun ke depan secara lebih terarah dan terukur.
Sejumlah sektor menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan tersebut, di antaranya peningkatan kualitas jalan, normalisasi jaringan irigasi, bantuan rumah layak huni melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), hingga penyediaan akses air bersih bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanjung Jabung Timur, Hj. Zilawati, menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan H. Bakri yang telah menghadirkan seluruh Kepala Balai di Provinsi Jambi dalam pertemuan tersebut.
Ia menilai pertemuan ini memberikan pemahaman teknis yang lebih jelas bagi pemerintah daerah, khususnya dalam menyusun proposal program pembangunan yang sesuai dengan ketentuan kementerian.
“Kami akan segera melengkapi seluruh persyaratan yang dibutuhkan di setiap Balai. Kami juga berharap Pak Haji Bakri terus mengawal usulan-usulan ini hingga dapat terealisasi di tingkat pusat,” ujar Zilawati.
Melalui langkah kolaboratif antara DPR RI, DPRD, dan Pemerintah Kabupaten ini, diharapkan berbagai persoalan infrastruktur yang selama ini menjadi aspirasi utama masyarakat Tanjung Jabung Timur dapat segera teratasi.
Sinergi lintas lembaga tersebut juga diyakini menjadi kunci penting dalam mendorong percepatan pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (Red)
