Britajambi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027.
Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selasa (27/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, didampingi Wakil Ketua I Asniba, A.Md., dan Wakil Ketua II Hj. Siti Aminah, S.E. Turut hadir Sekretaris Daerah Tanjab Timur, H. Sapril, S.I.P., unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta awak media.
Dalam agenda tersebut, lima fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum, yakni Fraksi Golongan Karya (Golkar), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai NasDem, dan Fraksi Partai Demokrasi Keadilan.
Penyampaian pandangan umum ini menjadi bagian penting dalam proses pembahasan Ranperda APBD 2027. Masing-masing fraksi memberikan apresiasi, masukan, evaluasi, serta sejumlah catatan strategis terhadap kebijakan pemerintah daerah, khususnya menyangkut pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Sejumlah persoalan menjadi perhatian fraksi, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kemampuan fiskal, efisiensi belanja operasional, penguatan belanja modal, hingga pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Fraksi Golongan Karya melalui juru bicaranya, Alam Bakri, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah daerah atas penyusunan dan penyampaian Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Menurutnya, di tengah keterbatasan kemampuan keuangan daerah, pemerintah perlu melakukan pengelolaan anggaran secara cermat dengan menetapkan skala prioritas belanja yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Fraksi Golkar juga menekankan pentingnya pengembangan potensi ekonomi lokal sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah daerah diharapkan terus mendorong sektor-sektor ekonomi yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat agar mampu memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan daerah.
“Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah perlu terus mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal, terutama pada sektor yang menjadi sumber penghidupan masyarakat,” kata Alam Bakri.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Samsir, menyampaikan bahwa pihaknya telah membaca dan mempelajari Nota Pengantar Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Dari hasil pencermatan tersebut, Fraksi Gerindra memberikan perhatian terhadap capaian peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Fraksi Gerindra menilai terdapat sejumlah capaian pemerintah daerah yang patut mendapatkan apresiasi, terutama peningkatan PAD yang disebut mengalami kenaikan sangat signifikan dibandingkan tahun anggaran 2025.
Capaian tersebut menjadi salah satu poin yang disampaikan dalam pandangan umum fraksi sebagai bagian dari evaluasi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Fraksi Partai NasDem melalui juru bicaranya, Nuardy, menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap struktur dan arah kebijakan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Setidaknya terdapat lima aspek utama yang menjadi perhatian Fraksi NasDem, yakni:
- Kesehatan fiskal daerah dan ketergantungan terhadap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).
- Kemandirian daerah dan kualitas penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Struktur belanja operasi dan upaya efisiensi anggaran.
- Belanja modal dan peningkatan pelayanan infrastruktur.
- Tata kelola pemerintahan, transparansi, serta ketepatan sasaran penggunaan anggaran.
Fraksi NasDem berpandangan bahwa setiap pos anggaran harus memiliki dasar kajian dan pertanggungjawaban yang jelas.
Selain itu, fraksi tersebut juga meminta adanya kajian risiko terhadap peningkatan anggaran belanja tidak terduga agar penggunaannya dapat dilakukan secara terukur, transparan, dan sesuai kebutuhan.
“Setiap pos tersebut seharusnya memiliki dasar kajian dan pertanggungjawaban yang jelas. Kami juga meminta kajian risiko atas kenaikan belanja tidak terduga,” ungkap Nuardy.
Selanjutnya, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) melalui juru bicaranya, M. Alvikautsar, menyampaikan sejumlah tanggapan dan masukan konstruktif berdasarkan hasil pencermatan terhadap Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Fraksi PAN memberikan perhatian terhadap sejumlah komponen penting dalam struktur anggaran daerah, meliputi:
- Pendapatan daerah.
- Pendapatan Asli Daerah.
- Belanja daerah.
- Belanja operasi.
- Belanja modal.
- Belanja tidak terduga.
- Pembiayaan daerah.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PAN juga menyampaikan sejumlah rekomendasi dan harapan kepada pemerintah daerah agar penyusunan serta pelaksanaan APBD 2027 benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat.
Pertama, Fraksi PAN meminta agar kebijakan pemangkasan belanja modal tidak sampai mengurangi kualitas pelayanan dasar, khususnya pada sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur permukiman, pertanian, dan perkebunan masyarakat.
Kedua, Fraksi PAN mendorong pemerintah daerah untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI). Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan dapat mendukung proses perencanaan hingga pertanggungjawaban program agar berjalan lebih efisien, transparan, serta terhindar dari pemborosan anggaran.
Ketiga, menyikapi keterbatasan ruang fiskal daerah, Fraksi PAN berharap pemerintah dapat melakukan efisiensi belanja pegawai dan operasional. Anggaran daerah diharapkan lebih difokuskan pada program dan kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.
Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Berbagai catatan yang disampaikan menunjukkan adanya perhatian DPRD terhadap kemampuan keuangan daerah, optimalisasi pendapatan, efisiensi belanja, serta keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Melalui tahapan pembahasan selanjutnya, berbagai masukan dan rekomendasi fraksi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan kebijakan anggaran.
Dengan demikian, APBD 2027 nantinya tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, serta mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.







