Britajambi.id – Arah kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) untuk Tahun Anggaran 2027 mulai mendapat gambaran setelah Bupati menyampaikan jawaban eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027.
Dalam jawaban tersebut, sejumlah persoalan strategis mengemuka, mulai dari penyesuaian belanja modal, efisiensi anggaran, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat, hingga pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Penyampaian jawaban eksekutif tersebut berlangsung dalam rapat paripurna masa persidangan I Tahun 2026–2027, Selasa (27/10/2026), di ruang utama DPRD Tanjab Timur, Muara Sabak.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H., didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II, serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Tanjab Timur, H. Sapril, S.I.P.
Pidato jawaban Bupati dibacakan oleh Sekda H. Sapril. Dalam penyampaiannya, ditegaskan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi bukan sekadar pemenuhan tahapan formal dalam pembahasan APBD, melainkan bagian dari pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPRD sekaligus wujud sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Bupati juga telah menginstruksikan seluruh perangkat daerah agar melengkapi dokumen yang dibutuhkan dan aktif mengikuti pembahasan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Langkah tersebut diperlukan agar pembahasan RAPBD 2027 berjalan sesuai jadwal dan dapat diselesaikan tepat waktu.
Salah satu perhatian yang disampaikan Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) adalah kebijakan pemangkasan belanja modal dalam RAPBD 2027.
Menanggapi hal tersebut, Bupati menjelaskan bahwa penyesuaian belanja modal dilakukan secara selektif, terukur, dan berdasarkan skala prioritas. Kebijakan itu diambil dengan mempertimbangkan keterbatasan ruang fiskal serta kebutuhan penyesuaian struktur APBD.
Pemkab memahami bahwa belanja modal memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, konektivitas antarwilayah, serta penyediaan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat.
Meski demikian, pemerintah daerah menegaskan bahwa penyesuaian anggaran tersebut tidak dimaksudkan untuk menurunkan kualitas pelayanan dasar.
Pemkab tetap berkomitmen melindungi alokasi anggaran yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketenteraman dan ketertiban umum, serta bidang sosial.
Selain itu, Pemkab menyepakati pentingnya optimalisasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.
Sementara itu, Fraksi Golkar meminta penjelasan mengenai strategi pemerintah daerah dalam melakukan efisiensi belanja tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.
Menjawab hal tersebut, Bupati menyatakan sependapat bahwa efisiensi anggaran harus dilaksanakan secara terukur, selektif, dan berorientasi pada hasil. Efisiensi tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai pengurangan alokasi belanja.
Dalam penyusunan APBD 2027, Pemkab berkomitmen memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.
Pemkab juga menegaskan bahwa program pembangunan tahun 2027 harus mampu memberikan dampak langsung, terutama dalam mempermudah akses pelayanan publik dan meningkatkan perekonomian masyarakat Tanjab Timur.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah juga akan terus diperkuat, baik dalam proses pembahasan, pelaksanaan, maupun pengawasan APBD.
Catatan Fraksi NasDem turut menyoroti proyeksi realisasi APBD 2026 beserta langkah mitigasi yang perlu disiapkan pemerintah daerah.
Pemkab menyampaikan apresiasi atas masukan tersebut dan menilai evaluasi proyeksi realisasi anggaran penting untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa proyeksi realisasi APBD harus dicermati secara menyeluruh, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Hal ini diperlukan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah sekaligus mengantisipasi kemungkinan terjadinya deviasi antara target dan realisasi.
Dari sisi pendapatan, evaluasi berkala akan dilakukan terhadap realisasi PAD maupun pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.
Sedangkan dari sisi belanja, pengendalian pelaksanaan program akan diperkuat dengan memperhatikan capaian keuangan, perkembangan fisik kegiatan, serta manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat.
Dalam jawaban tersebut, Pemkab juga mengakui bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah belum menunjukkan peningkatan yang signifikan.
Ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan serius, sementara kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah masih perlu terus ditingkatkan.
Perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat juga menjadi bagian dari jawaban Bupati atas pandangan Fraksi Gerindra.
Pemkab memastikan tetap memperhatikan peningkatan kondisi Jalan Poros Siau–Lambur dan Sabak Ilir–Alang-Alang. Selain pembangunan dan perbaikan jalan, pemerintah daerah meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk mengoordinasikan pengawasan tonase kendaraan angkutan agar tidak melebihi kapasitas jalan.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemkab juga akan mengupayakan perbaikan Taman Selaras Pinang Masak dan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) Muara Sabak Timur.
Kebutuhan penambahan personel pemadam kebakaran (Damkar) di sejumlah kecamatan yang masih minim juga menjadi perhatian, terutama Kecamatan Kuala Jambi dan Muara Sabak Timur.
Selain itu, ruas jalan mulai dari Jembatan Bangkit hingga Parit Bengkok turut menjadi perhatian pemerintah daerah. Jalan tersebut merupakan akses di Kelurahan Nipah Panjang I dan II yang menjadi pusat pemerintahan Kecamatan Nipah Panjang.
Sejumlah rencana tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan infrastruktur dan pelayanan di berbagai wilayah tetap menjadi perhatian dalam penyusunan prioritas pembangunan tahun 2027, meskipun kemampuan keuangan daerah masih terbatas.
Menanggapi pandangan Fraksi Demokrasi Keadilan, Pemkab Tanjab Timur menegaskan bahwa penyusunan Ranperda APBD 2027 diarahkan agar selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
Arah kebijakan tersebut difokuskan pada pembangunan berkelanjutan, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Pelaksanaannya tetap mempertimbangkan prioritas pembangunan tahunan, kemampuan keuangan daerah, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Terkait permintaan penjelasan mengenai capaian target dan realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), termasuk pelaksanaan program unggulan tahun 2026, Pemkab menyatakan akan menyampaikan penjelasan secara lebih rinci dalam pembahasan bersama Banggar DPRD, OPD teknis, dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada rapat berikutnya.
Menutup jawaban eksekutif tersebut, Pemkab menegaskan bahwa seluruh pandangan, saran, dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD merupakan bentuk kepedulian serta tanggung jawab bersama dalam mendorong pembangunan Tanjab Timur agar semakin maju, mandiri, dan sejahtera.
Sekda Tanjab Timur, H. Sapril, S.I.P., menegaskan bahwa seluruh pandangan fraksi akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan anggaran yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.
Dengan demikian, pembahasan RAPBD 2027 tidak hanya berkaitan dengan penetapan angka-angka dalam struktur anggaran, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah daerah menentukan prioritas pembangunan di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.
Selanjutnya, seluruh catatan dan jawaban tersebut akan menjadi bagian dari proses pembahasan bersama DPRD dan perangkat daerah terkait sebelum RAPBD 2027 memasuki tahapan pembahasan berikutnya.
Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar setiap tahapan pembahasan dan keputusan yang diambil senantiasa mendapat ridho serta petunjuk Allah SWT dan membawa manfaat serta keberkahan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.(*)







