Britajambi.id – Langkah cepat dan proaktif ditunjukkan Bupati Dillah Hikmah Sari dalam memperjuangkan program perumahan bagi masyarakatnya. Bersama jajaran pemerintah daerah, Bupati Tanjung Jabung Timur itu menemui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI, Maruarar Sirait, di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (23/2/2026).
Pertemuan strategis tersebut menjadi bagian dari upaya “jemput bola” Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna memastikan daerahnya memperoleh porsi maksimal dalam program pembangunan dan perbaikan rumah nasional.
Di hadapan Menteri yang akrab disapa Ara itu, Dillah menyampaikan harapannya agar berbagai program prioritas Kementerian PKP dapat digelontorkan secara masif ke wilayahnya. Mulai dari Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, penataan kawasan kumuh, hingga penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Kami berharap program BSPS, penataan kawasan kumuh, serta rumah subsidi bisa masuk dan diperluas cakupannya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur,” ujar Dillah.
Berdasarkan data pemerintah daerah, saat ini terdapat sekitar 3.741 rumah tidak layak huni yang tersebar di 93 desa dan kelurahan. Kondisi tersebut masih menjadi penyumbang stigma kawasan kumuh, terutama di lima kecamatan.
Meski berbagai intervensi telah dilakukan melalui program terpadu—mulai dari bedah rumah, perbaikan sanitasi, pengelolaan sampah, rehabilitasi jembatan dan jalan lingkungan, hingga pemasangan penerangan—namun capaian tersebut dinilai belum signifikan dalam menuntaskan persoalan permukiman secara menyeluruh.
“Karena itu kami sangat mengharapkan dukungan Kementerian PKP guna mempercepat pengentasan kawasan kumuh, yang juga menjadi salah satu variabel potret kemiskinan di daerah kami,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Menteri PKP Maruarar Sirait memberikan apresiasi atas inisiatif kepala daerah yang aktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat. Menurutnya, sinergi pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan permukiman kumuh.
Ara menekankan bahwa pola penanganan ke depan tidak lagi bisa dilakukan secara parsial. Setidaknya ada dua pendekatan utama yang harus dijalankan, yakni integral dan kolaboratif.
Penataan kawasan, lanjutnya, tidak cukup hanya membangun atau memperbaiki rumah. Intervensi harus menyentuh infrastruktur pendukung, termasuk sanitasi, akses jalan, pengelolaan lingkungan, hingga aspek sosial-ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah juga dituntut aktif dalam penyediaan data akurat, kesiapan lahan, serta perencanaan kawasan yang matang.
“Penanganan kemiskinan dan kawasan kumuh harus dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif, bukan sendiri-sendiri,” tegas Menteri Ara.
Langkah proaktif Bupati Dillah dinilai sebagai strategi percepatan dalam menarik dukungan program nasional ke daerah pesisir Jambi tersebut. Dengan pendekatan koordinatif langsung ke kementerian teknis, peluang Tanjung Jabung Timur untuk masuk dalam skema prioritas nasional dinilai semakin terbuka.
Terlebih, kebijakan Kementerian PKP saat ini menitikberatkan pada sinergi konkret dengan kepala daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap penanganan kemiskinan dan perbaikan kualitas permukiman.
Jika komunikasi dan kolaborasi ini berlanjut pada dukungan program yang konkret, maka harapan ribuan warga Tanjung Jabung Timur untuk memiliki hunian layak bukan lagi sekadar wacana, melainkan target yang kian mendekati realisasi.(*)
