Paripurna, Pansus DPRD Sampaikan Laporan Terhadap LKPJ Bupati Tanjab Timur

TANJAB TIMUR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) kembali menggelar rapat Paripurna penyampaian laporan panitia khusus DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2023 pada Senin (22/4/24) diruang utama DPRD Tanjab Timur.

Ketua DPRD Tanjab Timur Mahrup, SE membuka secara langsung paripurna tersebut dan dihadiri Sekretaris Daerah Tanjab Timur, Sapril, SIP didampingi Wakil Ketua DPRD, Saidina Hamzah, SE beserta para anggota DPRD, Forkompinda, Para Kepala OPD serta para awak media.

Pada kesempatan itu, Tiga Pansus Menyampaikan Laporannya. Pansus I dengan juru bicara, Hj. Tri Hastuti Handayani, Pansus II dengan juru Bicara, Muhammad Guntur, S.Pi sedangkan Pansus III dengan juru bicara, Musabakoh.

Pansus Bidang Politik dan Pemerintah membacakan laporan kepada Dinas Dukcapil atas realisasi anggaran 95,67 % dari pagu Rp.5.580.735.290. Dan meminta Dinas Dukcapil mensosialisasikan pada masyarakat pengurusan akta kelahiran tidak dikenakan biaya.

Pansus juga meminta kepada Dinas PMD atas banyaknya pengaduan dari masyarakat terkait permasalahan penyertaan modal bagi bumdes. Merekomendasikan agar Dinas PMD intens berkoordinasi dengan DPRD Khusunya Komisi I selaku mitra dinas PMD.

Sementara itu, Pansus II yang disampaikan Muhammad Guntur, S.Pi membacakan realisasi serta catatan dan rekomendasi kepada OPD di bidangnya. Salah satunya Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang realisasinya 97,59% dari pagu Rp.70.146.028.480,.

”Kita Pansus II Bidang Ekonomi dan Pembangunan meminta kepada Dinas Perkim untuk segera memanfaaatkan dan mengaktifkan IPLT yang berlokasi di areal TPA Grohol, dan mencarikan solusi terkait permasalahan kelembagaan UPTD-SPAM sebagai langkah percepatan peningkatan status organisasi UPTD-SPAM menjadi BLUD,” kata Guntur.

Selanjutnya, Jubir Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pansus II meminta Dinas PUPR meningkatkan komunikasi yang baik pada PT PetroChina – SKK MIGAS terkait keberlangsungan program CSR.

Pansus III meminta kepada RSUD Nurdin Hamzah untuk pengajuan penambahan anggaran dalam mengakomodir pasien BPJS PBI gratis di RSUD Nurdin Hamzah.

Pansus juga meminta pada Dinas Pendidikan untuk menginventarisir sekolah yang masih membutuhkan perbaikan fisik dan pemenuhan sarana dan prasarana belajar dengan anggaran yang bersumber dari APBD maupun dana Revitalisasi sekolah. Pansus III juga mengapresiasi kinerja para Kepala Bagian Sekretaris Daerah dalam capaian realisasi anggaran rata rata diatas 90%.

”Sesuai dengan target yang telah ditetapkan, dan merekomendasikan Bagian kesejahteraan Rakyat, terhadap pemberian bantuan hibah yang diberikan kepada Masjid dapat diberikan secara merata yang ada di desa desa dalam kabupaten Tanjung jabung timur,” kata Musabakoh.