Oleh : Dedi Saputra, S.Sos.,M.I.Kom (Akademisi)
Kepemimpinan Kanda Al Haris sebagai Gubernur Jambi memasuki tahun-tahun penting, namun perjalanan selama masa jabatannya banyak diwarnai dengan kritik dan kekecewaan dari masyarakat serta para pengamat. Meski ia datang dengan harapan besar untuk membawa perubahan bagi Provinsi Jambi, banyak hal yang menunjukkan bahwa kepemimpinan Al Haris belum mencapai ekspektasi. Kritik ini bukan semata serangan politik, melainkan masukan untuk refleksi dan perbaikan di masa mendatang.
1. Ketimpangan Pembangunan Antar Daerah
Salah satu kritik utama selama masa jabatan Al Haris adalah ketimpangan pembangunan antar daerah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi tahun 2023 menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi yang signifikan antara kabupaten/kota di Jambi. Kabupaten Tanjung Jabung Timur, misalnya, mencatat laju pertumbuhan ekonomi yang stagnan di angka 2,4%, jauh di bawah Kota Jambi yang memiliki pertumbuhan ekonomi 4,8%. Ketimpangan ini mencerminkan kurangnya perhatian dan alokasi sumber daya yang merata di seluruh wilayah Jambi.
Program unggulan Al Haris, Dumisake (Dua Miliar Satu Kecamatan), yang diharapkan dapat mengatasi masalah ketimpangan, ternyata belum berhasil secara signifikan. Dalam laporan evaluasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Jambi, hanya sekitar 45% dari total anggaran Dumisake yang terealisasi hingga akhir 2023. Proyek-proyek yang dijanjikan banyak yang tertunda, terutama di daerah terpencil seperti Kabupaten Batanghari dan Tanjung Jabung Barat, di mana akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi masih minim.
2. Program Dumisake: Citra di Permukaan, Realisasi Minim
Dumisake, meski dipromosikan sebagai solusi untuk pemerataan pembangunan di kecamatan, belum memberikan dampak yang nyata di lapangan. Berdasarkan laporan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, hingga pertengahan 2024, hanya 35% dari 141 kecamatan yang melaporkan proyek infrastruktur yang selesai tepat waktu. Beberapa daerah, terutama di perbatasan kabupaten seperti Sarolangun dan Merangin, mengeluhkan lambatnya realisasi program ini, sementara di pusat kota program ini terlihat berjalan lebih lancar.
Masyarakat pedesaan yang menjadi target utama program ini justru merasa kecewa karena janji pembangunan yang tidak kunjung terlaksana. Sejumlah desa di wilayah pedalaman bahkan melaporkan belum adanya pembangunan baru di sektor infrastruktur sejak program Dumisake diluncurkan.
3. Krisis Lingkungan yang Terabaikan
Provinsi Jambi memiliki kekayaan alam yang melimpah, tetapi juga menghadapi krisis lingkungan yang semakin parah. Selama masa jabatan Al Haris, deforestasi dan kebakaran hutan terus menjadi masalah besar. Laporan dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jambi tahun 2023 mencatat bahwa Jambi kehilangan sekitar 33.000 hektar hutan akibat pembukaan lahan ilegal dan kebakaran. Penegakan hukum terhadap pelaku pembalakan liar dan perusakan lingkungan masih lemah, dan kebijakan perlindungan lingkungan dianggap belum memadai.
Meski Al Haris berulang kali menekankan pentingnya pelestarian lingkungan, realisasinya di lapangan tidak sebanding. Program-program lingkungan seperti rehabilitasi hutan dan penanganan banjir di DAS Batanghari tidak dijalankan dengan efektif. Hal ini terbukti dari meningkatnya frekuensi banjir di wilayah hulu Batanghari pada 2023, yang berdampak pada ribuan hektar lahan pertanian serta ribuan warga yang terdampak.
4. Pelayanan Publik yang Belum Maksimal
Kritik lainnya yang perlu disoroti adalah kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi yang masih jauh dari harapan. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Jambi pada 2023 yang dirilis oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menunjukkan bahwa skor pelayanan kesehatan di Jambi hanya mencapai 65,1 dari skala 100, lebih rendah dibandingkan dengan provinsi tetangga seperti Sumatera Barat (70,5) dan Sumatera Selatan (68,3). Rumah sakit umum daerah di beberapa kabupaten dilaporkan kekurangan fasilitas dan tenaga medis, terutama di daerah-daerah seperti Tebo dan Kerinci.
Selain itu, pelayanan publik dalam bidang perizinan usaha dan pembangunan infrastruktur juga mengalami hambatan birokrasi yang berbelit-belit. Banyak pengusaha lokal yang mengeluhkan lambatnya proses perizinan di sektor kehutanan dan pertanian, yang akhirnya menghambat perkembangan ekonomi lokal.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang Stagnan
Dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Provinsi Jambi juga menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan selama kepemimpinan Al Haris. Menurut data BPS Jambi, IPM Jambi pada 2023 berada di angka 71,30, hanya naik 0,18 poin dari tahun sebelumnya. Meskipun ada peningkatan dalam komponen pendidikan dan kesehatan, namun pertumbuhan ini lebih lambat dibandingkan dengan rata-rata nasional, yang mencatat peningkatan sebesar 0,35 poin.
Stagnannya peningkatan IPM ini menunjukkan bahwa kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan, dua pilar utama peningkatan IPM, belum berjalan dengan maksimal. Keterbatasan akses pendidikan di daerah pedesaan dan terpencil masih menjadi masalah besar yang belum terselesaikan.
6. Citra Elitis dan Kurangnya Akses kepada Masyarakat
Gaya kepemimpinan Al Haris yang awalnya dikenal dekat dengan rakyat, kini mulai berubah menjadi lebih elitis. Beberapa pengamat politik di Jambi menilai bahwa Al Haris kini terkesan lebih sibuk membangun citra di media ketimbang mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Sebagai contoh, acara-acara seremonial yang digelar di Kota Jambi lebih sering menampilkan sosok Al Haris bersama para elit politik daripada kunjungan langsung ke desa-desa terpencil.
Rakyat merasa bahwa pemimpin mereka kini semakin jauh dari realita kehidupan mereka. Citra “berdiri di atas awan” yang selama ini digembar-gemborkan justru semakin menguat di mata masyarakat kecil, yang merasa kepentingan mereka kurang diperhatikan.
Kritikan ini disampaikan bukan untuk menjatuhkan, melainkan sebagai bahan refleksi bagi Kanda Al Haris agar dapat memperbaiki kepemimpinannya. Banyak harapan yang bisa diwujudkan jika ia mau mendengarkan kritik dan membuka diri terhadap masukan yang konstruktif.
