Britajambi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025, Selasa (31/3/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Tanjab Timur ini dipimpin langsung Ketua DPRD, Hj. Zilawati, SH, didampingi Wakil Ketua I, Hasniba, A.Md dan Wakil Ketua II, Hj. Siti Aminah, SE. Turut hadir Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, S.T.Hi, M.Si, unsur Forkopimda, jajaran pemerintah daerah, serta awak media.
Dalam penyampaian Bupati yang dibacakan Wakil Bupati, ditegaskan bahwa LKPJ merupakan bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama Tahun Anggaran 2025—yang juga menjadi tahun pertama masa jabatan periode 2025–2029 dengan visi “membangun bersama rakyat untuk sejahtera dan bahagia”.
Secara umum, kinerja keuangan daerah menunjukkan capaian positif. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 tercatat sebesar Rp1,18 triliun, atau 100,67 persen dari target.
Rinciannya:
- Pendapatan Asli Daerah (PAD): Rp90,84 miliar (98,76 persen)
- Pendapatan Transfer: Rp1,09 triliun.
Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp1,09 triliun atau 93,98 persen, dengan komposisi:
- Belanja Operasi: Rp784,8 miliar (93,53 persen)
- Belanja Modal: Rp185,8 miliar (96,58 persen)
- Belanja Tidak Terduga: Rp426,5 juta (16,89 persen)
- Belanja Transfer: Rp153,6 miliar (94,42 persen)
Dari sisi pembiayaan, pemerintah daerah mencatat penerimaan sebesar Rp21,8 miliar tanpa pengeluaran pembiayaan, sehingga menghasilkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebesar Rp80,91 miliar.
Dalam aspek pembangunan, capaian di sektor infrastruktur dan konektivitas wilayah menunjukkan hasil maksimal dengan realisasi indeks daya saing mencapai 100 persen.
Namun, pada sektor ekonomi, laju pertumbuhan hanya mencapai 4,75 persen, sedikit di bawah target 4,97 persen. Meski demikian, ketimpangan ekonomi yang tercermin dari Indeks Gini sebesar 0,24 justru melampaui target, menandakan distribusi pendapatan yang relatif baik.
Di sisi lingkungan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 73,62 persen atau 101,49 persen dari target, menunjukkan kinerja yang cukup solid.
Pada sektor pembangunan manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tercatat 71,28 persen atau 100,04 persen dari target, menandakan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Namun, capaian reformasi birokrasi masih belum sepenuhnya memenuhi target, dengan realisasi 63,72 persen dari target 65 persen atau 98,03 persen.
Menutup penyampaian LKPJ, Wakil Bupati berharap DPRD dapat membahas dokumen tersebut secara mendalam dan memberikan rekomendasi strategis guna meningkatkan kinerja pemerintahan daerah ke depan.
Rapat ini menjadi titik awal evaluasi kinerja pemerintah daerah, sekaligus membuka ruang kritik terhadap sejumlah capaian yang belum optimal—terutama pada sektor pertumbuhan ekonomi dan reformasi birokrasi. (Red)
