Britajambi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menunjukkan peran pengawasannya dengan menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Senin (20/4/2026), di Ruang Serba Guna DPRD.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Hj. Zilawati, SH, dan dihadiri unsur pimpinan serta anggota dewan.
Forum ini menghadirkan lintas instansi strategis, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hingga jajaran pimpinan rumah sakit dan seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Agenda yang diusung tidak sekadar koordinasi rutin, tetapi menyasar persoalan krusial yang tengah dirasakan masyarakat, yakni penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dalam program BPJS Kesehatan.
Dalam pembahasannya, Ketua DPRD Hj. Zilawati menegaskan bahwa kebijakan penonaktifan tersebut berpotensi menimbulkan dampak sosial serius jika tidak ditangani dengan cermat dan terkoordinasi. Ia menyoroti pentingnya sinergi antarlembaga, khususnya antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Disdukcapil, agar kebijakan yang dijalankan tidak justru mengorbankan masyarakat yang berhak menerima layanan.
Lebih lanjut, Zilawati mengungkapkan bahwa progres pendataan penerima manfaat hingga kini masih belum optimal. Padahal, tenggat waktu yang tersedia relatif singkat. Oleh sebab itu, ia mendorong percepatan proses verifikasi dan validasi data dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) yang dinilai memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat penerima bantuan.
Sorotan tajam juga diarahkan pada persoalan klasik yang kembali mencuat, yakni lemahnya sinkronisasi data antara pemerintah pusat dan daerah. Perbedaan angka penerima bantuan dinilai menjadi indikasi belum solidnya sistem integrasi data, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran program.
“Koordinasi yang lebih intensif menjadi kunci agar kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kondisi riil masyarakat di lapangan,” tegas Zilawati dalam rapat tersebut.
RDP ini pun menjadi momentum strategis bagi DPRD Tanjab Timur untuk mendorong pembenahan sistem pendataan sekaligus memperkuat efektivitas program perlindungan sosial. Harapannya, tidak ada lagi masyarakat yang seharusnya berhak menerima bantuan justru kehilangan akses akibat persoalan administratif.
Dengan mengedepankan akurasi data dan sinergi lintas sektor, DPRD Tanjab Timur berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan dari negara. (Red)
