Britajambi.id – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Propinsi Jambi menggelar rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD, Hj. Zilawati, S.H, didampingi Wakil Ketua I DPRD dan Wakil Ketua II DPRD dan dihadiri pula oleh Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja itu diadakan diruang utama DPRD Tanjab Timur, Kamis (6/11/25).
Adapun Fraksi-fraksi yang menyampaikan pandangan umum yaitu Fraksi Partai Demokrasi Keadilan (PDI P, PKS), Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).
Fraksi Demokrasi Keadilan, dengan juru bicara, Dany Dwi Anggara, mengaskan komitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah agar APBD Tahun 2026 ini nantinya akan mampu menjawab persoalan yang mendesak seperti peningkatan kesejahteraan masyarakat, penaggulangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pemulihan ekonomi lokal, peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, serta perbaikan infrastruktur dasar.
Pandangan terhadap substansi Ranperda APBD Tahun 2026, fraksi sangat paham dengan adanya kebijakan efesiensi anggaran dari pemerintah pusat berpotensi mempengaruhi pencapaian target RPJMD.
“Disini kami juga akan bertanya berapa persen capaian target RPJMD dan program tahun 2025 karena akan berkaitan kesejahteraan masyarakat di tahun 2026 mendatang, mohon penjelasan,” sebut Dany.
“Fraksi Demokrasi Keadilan melihat Tanjab Timur sedang mengalami problem finansial yang sangat serius, disebabkan pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat dan masalah pengelolaan keuangan negara, menyebabkan transfer dana pusat ke daerah mengalami penurunan,” sambung Dany.
Fraksi PAN dengan juru bicara Ilham Febriansyah menekankan bahwa belanja daerah harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya pada:
- Peningkatan Pelayanan Publik
- Penguatan Ekonomi Kerakyatan
- Efesiensi Belanja Pemerintah
Fraksi PAN meminta Pemerintah Daerah memastikan bahwa program strategis 2026.
- Selaras dengan RPJMD dan RKPD.
- Memiliki Indikator kinerja yang jelas dan terukur.
- Fokus pada penurunan angka kemiskinan, pengurangan pengangguran dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- Program perioritas hendaknya benar-benar menyentuh wilayah pesisir, desa terpencil, serta kelompok rentan.
Tata kelola pemerintah dan reformasi birokrasi :
- Penerapan E-Government untuk mempercepat layanan
- Peningkatan integritas dan profesionalitas ASN.
- Penguatan pengawasan internal terhadap OPD, terutama proyek fisik yang bernilai besar.
- Pelaporan kinerja yang bukan sekedar formalitas tetapi benar-benar menggambarkan hasil pembangunan.
Fraksi Nasdem dengan Juru bicara, Nuardy mempelajari nota pengantar Ranperda APBD 2026 kami sampaikan pandangan umum sebagai berikut:
- Fraksi Nasdem berharap peningkatan target penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukan adanya potensi peningkatan PAD
- Fraksi Nasdem, berpandangan meskipun terjadi penurunan anggaran, penting untuk memastikan , alokasi dana yang ada tetap diprioritaskan pada program dan kegiatan memiliki dampak paling signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan rancangan APBD 2026 mengalami penurunan anggaran sebesar 29,14 Persen.
- Fraksi Nasdem meminta untuk memberikan rincian lebih lanjut tentang investasi sebesar Rp.2 Milyar yang akan digunakan penyertaan modal pada Bank Jambi.
- Fraksi Nasdem meminta penjelasan terkait tenaga honorer yang tidak termasuk dalam database BKN serta tenaga honorer paruh waktu, apa langkah kongkretnya.
Fraksi Gerindra dengan juru bicara, Ambo Acok, S.T, menyampaikan pandangan umum terkait asumsi dan target peningkatan pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2026 sebesar 24,87 persen dari APBD 2025.
Janji politik kepada masyarakat dalam slogan “Merata” segera realisasikan terutama insentif RT sebesar Rp.1.000.000,- per bulan, tanggul 1.000 Km bantuan nelayan 10 GT dan pakaian gratis untuk siswa.
Fraksi Gerindra juga menegaskan dan mendukung program MBG, Sekolah rakyat, sekolah Garuda, program koperasi merah putih, yang dilaksanakan oleh presiden agar didalam APBD tahun anggaran 2026 menjadi program yang perlu mendapat perhatian khusus.
Fraksi Nasdem mengatakan dalam rancangan APBD 2026 penerimaan lain yang sah ditarget Rp 31.648.667.836,- meminta rincian penerimaan dan penerimaan pembiayaan Silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp.39.300.000.000,- sangat menyangkan ini merupakan sumber penerimaan daerah.
Fraksi Gerindra meminta kepada pemerintah daerah hasil atau rincian jenis belanja yang menjadi sasaran efesiensi pada anggaran 2026:
- Alat tulis kantor
- Kegiatan seremonial
- Rapat, seminar, dan sejenisnya
- Kajian dan analisis
- Diklat dan bimtek
- Honor output/jasa profesi
- Percetakan dan souvenir
- Sewa gedung, kendaraan/peralatan
- Lisensi aplikasi
- Jasa konsultan
- Bantuan pemerintah
- Pemeliharaan dan Perawatan
- Perjalanan Dinas
- Peralatan dan Mesin
- Infrastruktur
“Dengan memahami konsep efesiensi dan cara mengukurnya, kita dapat meningkatkan produktifitas dan efektivitas dalam berbagai aspek, dan jangan mejadikan efesiensi sebagai alasan untuk tidak melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat,” harapnya.
Fraksi Golkar dengan juru bicara, Hj. Dewi Julianti, S.E, memberikan perhatian khusus terhadap rencana pendapatan Daerah yang menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan, pemerintah daerah agar lebih kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah, retribusi dan pengelolaan aset daerah secara profesional.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya alokasi belanja daerah yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat, Prioritas Pembangunan harus diarahkan pada:
- Peningkatan kualitas Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan drainase.
- Peningkatan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan.
- Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian, perikanan dan UMKM
- Pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran serta perlindungan sosial bagi masyarakat.
Meskipun menyampaikan kritik dan saran dalam pandangan umum, seluruh fraksi tetap menyatakan dukungan terhadap semangat pemerintah daerah dalam menyusun Ranperda APBD 2026, dan berharap agar anggaran tahun depan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
