Britajambi.id – DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024, serta penyampaian nota pengantar perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
Rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Hj. Zilawati, S.H. didampingi unsur pimpinan dan dihadiri Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur, Muslimin Tanja, Sekwan DPRD, Drs. Berilyan, Forkopimda, anggota DPRD, serta para Kepala OPD yang berlangsung di ruang rapat DPRD Tanjab Timur, Kamis (10/7/2025).
Dalam kesempatan itu, juru bicara Badan Anggaran DPRD, Muhammad Guntur, S.Pi, menyampaikan hasil pembahasan atas Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024.
Laporan tersebut mencakup evaluasi terhadap realisasi pendapatan, belanja, pembiayaan, serta capaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran berjalan.
Guntur juga mengatakan bahwa dokumen pertanggungjawaban ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi alat ukur penting untuk mengevaluasi serapan anggaran dan menghitung sisa anggaran tahun sebelumnya, Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 1 angka 48 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dalam laporan tersebut, dijelaskan bahwa dokumen laporan Pertanggungjawaban (LPJ) harus disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD.
Dokumen ini mencakup rincian penggunaan anggaran pembangunan daerah dan pembelanjaan publik dalam satu tahun anggaran. Salah satu poin krusial dalam LPJ adalah SILPA (Sisa lebih Perhitungan) yang menunjukan selisih antara penerimaan dan pengeluaran selama tahun berjalan.
Menurut jubir Guntur, capaian pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sepanjang 2024 menunjukan grafik positif.
“Meski masih ada target yang belum terpenuhi, secara umum kinerja pemerintah daerah dinilai baik dan mencerminkan tren akuntabilitas yang membaik,” kata Muhammad Guntur. (Red)
