Britajambi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Tanjab Timur menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan komisi-komisi DPRD terhadap LKPJ Bupati tahun anggaran 2024.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, serta Wakil Ketua I, Hasniba, pada, Jum’at (25/04/2025) di gedung paripurna DPRD Tanjab Timur.
Turut hadir dalam rapat Sekda Tanjab Timur, H. Sapril, Sekretaris DPRD, Drs. Berilyan, Anggota DPRD, Asisten Setda, Staf Ahli, Kepala OPD dan Forkompinda serta para awak media.
Dalam sambutannya, ketua DPRD, Zilawati mengapresiasi kinerja Pemkab Tanjab Timur sepanjang tahun anggaran 2024, terutama dalam hal realisasi program pembangunan dan pelayanan publik.
“Namun demikian, DPRD juga menyoroti sejumlah catatan strategis dan rekomendasi yang ditujukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kedepan,” kata Zilawati.
Laporan catatan dan rekomendasi DPRD Tanjab Timur disampaikan oleh masing-masing Komisi. Komisi I disampaikan oleh Nugraha Setiawan, Komisi II disampaikan oleh M. Feisal Nur Wahyu sedangkan Komisi III disampaikan oleh Firmansyah Ayusda.
Dalam penyampaiannya, Komisi I menyoroti beberapa hal diantaranya adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keberadaan Ormas/LSM dengan menginvinterisir dan memverifikasi sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dan bagi Satpol PP/Damkar agar lebih responsif, cepat dan tepat lebih aktif dalam layanan Respon Time Rate guna penaggulangan kebakaran serta meminimalisir korban.
“Kami juga meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) untuk segera berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait penyelesaian permasalahan pegawai non ASN yang belum diangkat menjadi pegawai PPPK dan pegawai ASN, Non ASN yang tidak termasuk dalam database kepegawaian,” pintanya.
Kemudian Komisi II juga menyoroti beberapa hal diantaranya Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura untuk memfokuskan program padi anak daro (Solok) melihat perkembangan yang cukup baik dan cocok di tanah Tanjab Timur.
Dan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), agar jalan jalan anggap darurat dapat di segerakan pekerjaannya. Menempatkan peruntukan batu pengerasan jalan sesuai dengan kondisi jalan yang ada.
“Dinas Perkim agar dapat meningkatkan layanan air minum layak, dan segera mencarikan solusi terkait permasalahan drainase yang berlokasi dipasar blok D yang terkena dampak banjir. Dinas Perikanan juga untuk dapat menyalurkan bantuan alat tangkap jaring untuk kebutuhan nelayan serta bisa memberikan secara merata,” ucap ketua Komisi II, M. Feisal Nur Wahyu.
Selanjutnya, Komisi III juga menyoroti beberapa Dinas diantaranya RSUD Nurdin Hamzah agar merekomendasikan kepada TAPD untuk penambahan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2025 sebesar Rp. 250.000.000,- untuk pembayaran biaya berobat BPJS PBI yang kartunya tidak aktif atau pasien yang belum masuk ke database (biaya berobat dimaksud terhitung sejak tahun 2023).
“Kami meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menindak agen agen penyalur LPG yang nakal yang memberikan syarat bundling sebuah barang untuk membeli gas LPG dan melakukan penertiban agen agen penyalur gas elpiji bersubsidi dalam menghindari penyalahgunaan yang dapat merugikan masyarakat yang memang membutuhkan,” pintanya.
Menanggapi laporan dari ketiga komisi tersebut, Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati menyampaikan bahwa seluruh catatan dan rekomendasi tersebut akan dirangkum menjadi rekomendasi resmi DPRD kepada Pemerintah kabupaten Tanjab Timur.
“Seluruh hasil catatan dari hasil pembahasan masing-masing Komisi ini nanti akan kita rangkum dan menjadi rekomendasi DPRD yang akan kita sampaikan ke Bupati sebagai bahan perbaikan kinerja untuk tahun-tahun selanjutnya,” tutup Zilawati. (Red)
