TANJAB TIMUR – DPRD Tanjab Timur kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-Fraksi terhadap nota pengantar rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD, Saidina Hamzah dan Wakil Ketua II, Muhammad Guntur yang dihadiri Plh Sekda Suhas Purrojani dan perwakilan dari masing-masing OPD serta para awak media, Rabu (17/7/2024).
Pandangan umum fraksi PAN melalui jubirnya menyarankan sebelum penetapan nota pengantar Rancangan KUA dan PPAS APBD perubahan tahun anggaran 2024 dan setelah membaca dan memahami, fraksi PAN sepakat untuk dibahas pada tingkat pemerintah daerah dan badan anggaran DPRD Tanjab Timur.
Pandangan umum fraksi BBI juga menyampaikan rancangan KUA dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, perubahan penerimaan yang berasal dari Silpa berkurang sebesar Rp.19.781.989.152 yang meminta penjelasan secara rinci.
Kemudian dilanjutkan pandangan umum fraksi PDI Perjuangan juga menekankan kepada eksekutif melalui TAPD dan masing-masing OPD agar lebih serius dan berkomitmen tinggi dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat baik yang diterima melalui reses anggota DPRD maupun melalui hasil musrenbang yang dilaksanakan pihak eksekutif.
Selanjutnya pandangan umum fraksi RNR mengatakan, rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tahun anggaran 2024 pada prinsipnya menyetujui untuk dibahas pada tingkat selanjutnya namun ada beberapa yang perlu penjelasan.
”Kita disini meminta penjelasan terkait kenaikan angka silpa serta juga meminta penjelasan dari sektor apa saja penyumbang silpa atau disebabkan karena OPD gagal dalam realisasi fisik pembangunan dan rendahnya serapan keuangan,” sebutnya.
Terakhir, fraksi Golkar kembali menekankan untuk penggunaan anggaran perubahan yang dimana nilainya Rp.55.042.863.370,- dan irigasi serta belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi serta belanja modal aset tetap Rp.25.952.092.544,-.
”Kami mempertanyakan dan meminta penjelasan terhadap penggunaan anggaran tersebut sehingga terjadi kenaikan. Kami dari fraksi Golkar juga tetap memberikan dukungan kepada pemerintah dalam upaya mewujudkan Tanjab Timur merakyat,” tutupnya.
Penulis : Pikur Pradana
Sumber Berita : Brita Jambi
