Diduga Tampung Galian C Ilegal, PT. Cipta Niaga Gemilang Akan dilaporkan RLH ke SKK Migas dan APH

Avatar

- Redaksi

Selasa, 25 Juli 2023

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

TANJAB TIMUR – Reputasi Perusahaan Cipta Niaga Gemilang (CNG) yang telah mendapatkan kepercayaan dari Negara untuk mengelolah Migas di Wilayah kerja Jabung Tengah saat ini tengah dipertaruhkan.

Pasalnya, perusahaan yang menandatangi kontrak kerja dengan SKK Migas itu diduga menampung Galian C ilegal untuk membangun sarana dan prasarana di Desa Rantau Karya dan Suka Maju Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim) Provinsi Jambi.

Berdasarkan pantauan Lembaga Lingkungan Restorasi Lingkungan Hijau (RLH) dilapangan, Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana berupa pembangunan jalan oleh PT. Cipta Niaga Gemilang diduga kuat menggunakan galian C jenis tanah urug ilegal alias tidak mengantongi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP).

”Iya hari ini kita pantau dilapangan pekerjaan pembangunan Jalan oleh PT. Cipta Niaga Gemilang. Berdasarkan penelusuran kita dilapangan, galian C yang digunakan perusahaan untuk penimbunan jalannya itu diduga kuat tidak mengantongi izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) dari instansi yang berwenang. ini telah melanggar UU Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dalam pasal 158 dan pasal 161,” ungkap Dedi Saputra Selaku Ketua RLH pada Selasa (25/07/2023).

Dedi juga menambahkan, selain akan melaporkan Perusahaan CNG ke ESDM dan SKK Migas ,pihaknya juga akan melaporkan perusahaan CNG kepada Penegak Hukum karena diduga menampung galian C jenis tanah urug dari sumber yang tidak memiliki izin IUP OP.

”Selain kita laporkan ke Kementerian ESDM dan SKK Migas, Besok PT. CNG itu akan kita laporkan ke APH, mereka harus bertanggung jawab dan kita duga perusahaan CNG ini sebagai penadah sebagaimana mengacu pada pasal 480 KUHP, Ancaman bagi penadah itu bisa 4 Tahun penjara. seharusnya perusahaan CNG lebih teliti dalam menerima galian C jenis tanah urug, apalagi sekelas Perusahaan Cipta Niaga Gemilang yang mendapatkan Kontrak dari SKK Migas, seharusnya mereka menjaga reputasi dan menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh negara untuk melakukan kegiatan pengeboran di blok Jabung Tengah tersebut,” tutupnya.

 

Penulis : Pikur Pradana

Editor : Pikur Pradana

Sumber Berita: Brita Jambi/RLH

Follow WhatsApp Channel britajambi.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Dugaan Intervensi Pejabat DPRD Tanjab Timur dalam Pelayanan Pasien RSUD Nurdin Hamzah Mencuat, Nama Pimpinan Z Disorot
BGN Regional Jambi Jalin Kerjasama dengan Petani Sungai Penuh dan Kerinci, Perkuat Rantai Pasok Program MBG
Ada Apa dengan RSUD Nurdin Hamzah? Dugaan Diskriminasi Wartawan dan Pasien ‘Pakai Koneksi’ Mencuat
Isu Perubahan Pelayanan Usai Direktur Ditelepon Mencuat, RSUD Nurdin Hamzah Diminta Buka Suara
LMPP Tanjab Timur Soroti Keluhan Pasien KIS di RSUD Nurdin Hamzah, Pemkab Diminta Pastikan Pelayanan Tanpa Diskriminasi
Puluhan tahun Pipa SPAM Melintas, Warga Teluk Dawan Justru Belum Nikmati Air Bersih
Momentum HUT Tanjab Timur, Insan Pers Berharap Bupati Perhatikan Kesejahteraan Jurnalis Melalui Anggaran Publikasi
HUT ke-27 Tanjab Timur, Direktur CV Pertama Jaya Mandiri Izhar Safawi Ajak Perkuat Sinergi untuk Kemajuan Daerah

Komentar

Tuliskan komentar terbaikmu dengan sopan 😊

Berita Terkait

Rabu, 4 November 2026 - 15:53

Dugaan Intervensi Pejabat DPRD Tanjab Timur dalam Pelayanan Pasien RSUD Nurdin Hamzah Mencuat, Nama Pimpinan Z Disorot

Sabtu, 31 Oktober 2026 - 21:25

BGN Regional Jambi Jalin Kerjasama dengan Petani Sungai Penuh dan Kerinci, Perkuat Rantai Pasok Program MBG

Jumat, 30 Oktober 2026 - 17:11

Ada Apa dengan RSUD Nurdin Hamzah? Dugaan Diskriminasi Wartawan dan Pasien ‘Pakai Koneksi’ Mencuat

Jumat, 30 Oktober 2026 - 08:29

Isu Perubahan Pelayanan Usai Direktur Ditelepon Mencuat, RSUD Nurdin Hamzah Diminta Buka Suara

Selasa, 27 Oktober 2026 - 23:32

LMPP Tanjab Timur Soroti Keluhan Pasien KIS di RSUD Nurdin Hamzah, Pemkab Diminta Pastikan Pelayanan Tanpa Diskriminasi

Berita Terbaru