Britajambi.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjab Timur) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap LKPJ Bupati Tanjab Timur Tahun Anggaran 2025, Rabu (29/4/2026).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjab Timur, Hj. Zilawati, S.H, dan dihadiri Wakil Bupati, Muslimin Tanja, didampingi Wakil Ketua II DPRD Hj. Siti Aminah, S.E, Sekretaris Dewan Drs. Berilyan, unsur Forkopimda, staf ahli, para asisten Setda, kepala OPD, serta insan pers.
Paripurna tersebut menjadi agenda penting dalam mekanisme pemerintahan daerah, karena menjadi ruang evaluasi terhadap capaian pembangunan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan program pemerintah sepanjang tahun 2025. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah penyampaian catatan kritis dan rekomendasi strategis DPRD kepada pemerintah daerah.
Fraksi PAN Tekankan Layanan Psikologi dan Kebersihan Lingkungan
Juru bicara Fraksi PAN, Ilham Febriansyah, menyoroti pentingnya pelayanan kesehatan psikologi bagi masyarakat. Menurutnya, keberadaan tenaga psikolog sangat dibutuhkan dalam penanganan kesehatan mental, rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, hingga pendampingan korban kekerasan.
Fraksi PAN juga meminta Dinas Lingkungan Hidup meningkatkan sistem pengelolaan sampah di setiap desa dan kelurahan, terutama kawasan padat penduduk. Upaya tersebut dinilai penting guna menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan terbebas dari polusi.
Fraksi Demokrasi Keadilan Soroti Efektivitas Program dan Keuangan Daerah
Melalui juru bicara Farhan Sirajuddin Yusuf, Fraksi Demokrasi Keadilan menyatakan menerima LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah catatan strategis.
Fraksi ini meminta pemerintah daerah lebih optimal dalam penggunaan anggaran serta segera menindaklanjuti rekomendasi yang sebelumnya telah disampaikan Komisi I, II, dan III DPRD. Fokus mereka tertuju pada peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas program pembangunan, dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
Fraksi NasDem Angkat Nasib Honorer dan Peningkatan SDM
Fraksi NasDem melalui Drs. Syahbuddin, M.H menekankan perlunya pemetaan menyeluruh terhadap tenaga honorer yang belum terakomodasi dalam skema PPPK paruh waktu sesuai kebijakan Kementerian PAN-RB.
Menurutnya, langkah ini penting untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja massal sekaligus menjaga stabilitas pelayanan publik di lingkungan pemerintahan daerah.
Selain itu, capaian realisasi anggaran sebesar 92,78 persen dinilai harus sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan kapasitas aparatur.
Fraksi Gerindra Tagih Janji Politik dan Soroti Bantuan Kapal Nelayan
Juru bicara Fraksi Gerindra, Ambo Acok, meminta kepala daerah segera merealisasikan sejumlah janji kampanye yang telah disampaikan kepada masyarakat. Di antaranya insentif RT sebesar Rp1 juta per bulan, pembangunan 1.000 kilometer tanggul, serta bantuan kapal pompong 10 GT.
Gerindra juga menyoroti informasi terkait bantuan kapal nelayan. Dalam pemberitaan disebutkan bantuan kapal yang dijanjikan 10 GT justru diterima kelompok koperasi dengan ukuran 16 GT. Fraksi ini meminta dinas terkait memberikan penjelasan rinci agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Fraksi Golkar Apresiasi Kinerja DPRD dan Dorong Kemajuan Pendidikan
Sementara itu, Fraksi Golkar melalui Alam Bakri memberikan apresiasi kepada Komisi I, II, dan III DPRD Tanjab Timur yang telah melakukan pembahasan LKPJ secara komprehensif, kritis, dan konstruktif.
Menurut Golkar, proses tersebut menunjukkan fungsi pengawasan DPRD berjalan baik dalam memastikan pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel.
Golkar juga mendorong peningkatan mutu pendidikan melalui pemetaan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta perhatian serius terhadap sekolah-sekolah di wilayah terpencil dan kawasan pesisir.
Secara umum, seluruh fraksi DPRD menyatakan menerima dan menyetujui LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan, dengan berbagai catatan dan rekomendasi konstruktif.
Rekomendasi tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pembangunan daerah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat Tanjab Timur.
Menutup rapat paripurna, Ketua DPRD Tanjab Timur, Zilawati, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara DPRD dan Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam pembahasan LKPJ Bupati Tahun 2025.
Ia berharap seluruh rekomendasi yang disampaikan legislatif tidak hanya menjadi catatan administratif, tetapi dapat diwujudkan dalam kebijakan nyata demi peningkatan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Tanjab Timur pada masa mendatang. (Red)
