Britajambi.id — Kehadiran empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjab Timur (DPRD), dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Muara Sabak Barat menjadi sorotan penting dalam rangkaian perencanaan pembangunan tahun 2027.
Partisipasi tersebut tidak sekadar bersifat seremonial, melainkan mencerminkan komitmen nyata legislatif dalam mengawal aspirasi masyarakat hingga ke tahap pembahasan dan penganggaran di tingkat kabupaten, Jum’at (13/2/2026).
Dalam forum yang mempertemukan unsur pemerintah kecamatan, OPD, Lurah, Polri, TNI, serta tokoh masyarakat itu. Ketua DPRD, Zilawati melalui anggota DPRD, Drs. Syahbudin menegaskan bahwa Musrenbang merupakan ruang strategis yang menentukan arah kebijakan pembangunan daerah.
Menurutnya, Musrenbang adalah amanat undang-undang yang wajib dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga nasional. Forum ini menjadi wadah resmi untuk menjaring, menyelaraskan, serta memprioritaskan kebutuhan masyarakat agar terakomodasi dalam dokumen perencanaan daerah.
“Musrenbang adalah amanat undang-undang yang harus dilakukan. Di sinilah kita duduk bersama untuk menyampaikan usulan dari tingkat bawah sesuai kebutuhan masyarakat,” tegas Syahbudin.
Ia menekankan pentingnya penyusunan usulan program yang terukur, realistis, serta berbasis data. Di tengah tantangan efisiensi anggaran yang tengah dihadapi Pemerintah Kabupaten Tanjab Timur, hanya program dengan urgensi tinggi dan berdampak luas yang memiliki peluang besar untuk direalisasikan.
“Koordinasi yang solid menjadi kunci agar usulan masyarakat tidak berhenti pada tahap perencanaan semata, melainkan benar-benar masuk dalam skala prioritas pembangunan,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengapresiasi pelaksanaan Musrenbang di tingkat kelurahan yang dinilai telah mencerminkan partisipasi aktif masyarakat. Keterlibatan warga dalam menyampaikan gagasan dan kebutuhan pembangunan menunjukkan meningkatnya kesadaran kolektif terhadap pentingnya perencanaan yang inklusif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Dalam kesempatan tersebut, Syahbudin juga mengingatkan pihak kelurahan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kondisi fiskal daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Edukasi tersebut dinilai penting agar masyarakat memahami proses seleksi prioritas program dan tidak menimbulkan ekspektasi yang berlebihan.
“Kami di DPRD tidak bisa bekerja sendiri. Aspirasi harus terus dikawal bersama, mulai dari tingkat bawah hingga ke pembahasan di tingkat kabupaten, mudah- mudahan Musrenbang hari ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat kita,” ujarnya.
Kehadiran anggota DPRD dalam Musrenbang Kecamatan ini mempertegas peran legislatif sebagai jembatan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Musrenbang bukan sekadar agenda tahunan, tetapi momentum konsolidasi gagasan dan kepentingan publik agar pembangunan berjalan terarah, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Dengan komitmen pengawalan dari DPRD serta partisipasi aktif masyarakat, pembangunan di Muara Sabak Barat diharapkan tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperkuat fondasi kemajuan daerah secara berkesinambungan.
Penulis : Pikur Pradana
