Britajambi.id – Polemik kebijakan perusahaan yang ada di kabupaten Tanjab Timur kian memanas. Sejumlah aktivis dan masyarakat mempertanyakan hal itu, Jum’at (31/01/2025).
Ini terungkap pasca aliansi PETA Tanjab Timur melakukan aksi di PT Pertochina yang mempertanyakan beberapa hal termasuk soal tenaga kerja lokal.
“Sudah semakin parah. Entah apa yang salah, sehingga banyak masyarakat mengeluhkan kebijakan perusahaan yang dinilai sesuka hati,” ucap aktivis Tanjab Timur, Rajali.
Dalam hal ini, kata Rajali, pemerintah daerah harus mengambil langkah tegas untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan perusahaan yang menjadi beban masyarakat. Kepedulian itu sangat dibutuhkan sehingga tidak ada lagi tindakan kesewenangan dari perusahaan.
“Kalau tidak ada persoalan yang rumit, tentulah tidak terjadi yang namanya aksi. Inikan sudah jelas, perusahaan yang ada di Tanjab Timur perlu penegasan. Supaya tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan, terutama karyawannya,” kata Rajali.
Semua yang dinilai bermasalah merupakan perusahaan raksasa yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat. Pabrik sawit juga dinilai belum berkontribusi, masalah tanggungjawab sosialnya pun tak jelas kemana arahnya.
“Seperti pabrik sawit PT Agrojaya Perdana di Teluk Dawan, kemana disalurkan CSR nya. Ini perlu penjelasan, berapa dan apa yang sudah disalurkan,” kata Rajali.
Belum lagi terkait hak karyawan, seperti pemberian kompensasi. Pemerintah harus hadir untuk mengawal prosesnya, hingga hak karyawan betul-betul sudah diterima sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Pemerintah harus turun kelapangan, cek hak karyawan udah tersalur apa belum. Tindak perusahaan nakal, bila perlu cabut izinnya. Ketika itu sudah diatur undang-undang, pemerintah tidak boleh lagi membuka ruang untuk mediasi. Apa yang mau dimediasikan ketika semua sudah jelas perundang-undangannya,” ucap Rajali dengan nada kesal.
