Britajambi.id – Pembongkaran jembatan desa di Desa Mendahara Tengah, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur kembali menuai sorotan tajam publik.
Infrastruktur yang dibangun menggunakan anggaran negara pada tahun 2019 dengan nilai hampir mencapai setengah miliar rupiah itu kini tidak lagi dapat digunakan masyarakat setelah dilakukan pembongkaran yang diduga untuk mendukung aktivitas perusahaan PT CNG di wilayah tersebut.
Kondisi tersebut memicu reaksi keras publik karena fasilitas umum yang seharusnya menjadi akses vital justru dihancurkan, sementara hingga kini belum tersedia pengganti yang layak dan dapat dimanfaatkan masyarakat secara normal.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jembatan tersebut sebelumnya menjadi jalur penting penghubung aktivitas masyarakat Desa Mendahara Tengah. Namun setelah dilakukan pembongkaran, mobilitas terganggu, termasuk aktivitas harian masyarakat.
Ironisnya, proyek infrastruktur yang dibangun menggunakan uang negara kini terkesan dikorbankan demi kepentingan korporasi. Situasi itu menimbulkan pertanyaan besar mengenai dasar kebijakan dan legalitas pembongkaran aset desa yang dibiayai APBN tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait inisiatif pembongkaran jembatan tersebut, Kepala Desa Mendahara Tengah, Nurhidayah, belum memberikan keterangan resmi kepada awak media. Upaya konfirmasi yang dilakukan media ini terkait alasan pembongkaran, dasar hukum, serta pihak yang bertanggung jawab atas kebijakan tersebut juga belum memperoleh jawaban.
Aktivis lingkungan bahkan menilai kasus tersebut berpotensi menjadi preseden buruk dalam tata kelola pemerintahan desa apabila fasilitas publik dapat dengan mudah dikorbankan demi kepentingan investasi.
“Kalau benar dibongkar demi kelancaran perusahaan, maka ini bukan lagi sekadar persoalan teknis. Ini menyangkut keberpihakan pemerintah desa kepada rakyat atau kepada korporasi?,”tegas Dedi Saputra kepada Britajambi.id, Kamis (21/5/26).
Publik kini mendesak pemerintah daerah, inspektorat, hingga aparat penegak hukum untuk turun tangan melakukan kajian menyeluruh terhadap legalitas pembongkaran jembatan tersebut. Selain itu, publik juga meminta adanya audit terhadap potensi kerugian negara akibat dibongkarnya fasilitas publik yang masih memiliki nilai manfaat bagi warga.
